MATARAM – Paripurna DPRD NTB terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur NTB tahun 2025 berlangsung khidmat di Mataram Senin, (30/03).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, tepat pada hari ini, dirinya bersama wakil gubernur Indah Dhamanyati Putri, telah menjalankan amanah sebagai gubernur dan wakil gubernur NTB selama 1 tahun 38 hari.
LKPJ tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan capaian pembangunan selama kurun waktu satu tahun lebih pemerintahan iqbal-dinda.
“LKPJ ini memuat hasil dan pencapaian tahun pertama kepemimpinan saya dan ibu wakil gubernur dalam kurun waktu masa bakti 2025-2030 sesuai dengan visi-misi dan target-target pembangunan daerah,” terang gubernur.
Iqbal mengakui, di awal kepemimpinan dirinya dan wakil gubernur, pihaknya dihadapkan pada tantangan adanya kebijakan efisiensi anggaran, sesuai dengan instruksi bapak presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Hal ini akhirnya berdampak pada beberapa kegiatan fisik terutama yang bersumber dari dana alokasi khusus. namun dengan semangat dan kerja keras, penguatan komitmen untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dapat dilakukan sehingga target-target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai, meskipun dalam kondisi efisiensi.
Salah satu pencapaian adalah pertumbuhan ekonomi tumbuh sangat progresif, yaitu mencapai 3,22 persen dengan tambang dan 8,33 persen tanpa tambang. meskipun sektor tambang mengalami kontraksi sebesar 20.05 persen akibat berkurangnya produksi dan larangan ekspor barang mentah hasil tambang, sektor lain tetap mengalami pertumbuhan yang positif dan signifikan.
Iqbal menjelaskan, saat penyusunan RPJMD, target pertumbuhan ekonomi NTB diproyeksikan mencapai 6 persen. Namun, kondisi ekonomi berubah drastis saat dirinya mulai menjabat, di mana pertumbuhan yang semula berada di angka 5,3 persen justru mengalami kontraksi hingga minus 1,47 persen.
“Kita kemudian melakukan penyesuaian target. Meski sempat mengalami kontraksi pada triwulan kedua, ekonomi NTB mulai menunjukkan pemulihan hingga akhirnya tumbuh positif sebesar 0,302 persen di akhir 2025,” jelasnya.
Di sektor pertanian, pertumbuhan ekonomi tercatat mendekati target dengan angka 5,3 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami peningkatan dari 123 menjadi 132, yang menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan petani.
Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di NTB, kinerja berbagai indikator makro juga menunjukkan tren positif. salah satunya adalah indikator kemiskinan yang terus mengalami penurunan. pada september 2025, tingkat kemiskinan di NTB tercatat sebesar 11,38 persen. angka ini menurun 0,40 persen dibandingkan maret 2025 yang berada di 11,78 persen.
Jika dibandingkan dengan september 2024 yang berada pada angka 11,91 persen, maka terjadi penurunan sebesar 0,53 persen. capaian ini melampui target nasional yang ditetapkan untuk provinsi NTB pada tahun 2025, yaitu berkisar pada angka 11,68-12,18 persen.
“Sehingga kami optimis pada akhir periode kepemimpinan iqbal-dinda, angka kemiskinan di NTB dapat terus ditekan, hingga satu digit dengan dukungan program unggulan desa berdaya transformatif,” ungkapnya.
Indikator makro lainnya juga menunjukkan progres yang signifikan. antara lain kontribusi ekonomi NTB terhadap ekonomi nasional telah mencapai 0,84 persen.
Kontribusi industri pengolahan telah mencapai 6,69 persen atau meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 3,87 persen. indeks kualitas lingkungan hidup (iklh) telah mencapai 77,40 poin. Indeks inovasi daerah telah mencapai 73,25, sehingga provinsi NTB termasuk provinsi sangat inovatif.
Indeks daya saing daerah provinsi NTB juga telah meningkat menjadi 3,53 poin atau diatas rata-rata nasional 3,50 poin. serta indeks ekonomi biru NTB telah mencapai 50,73 poin.
Meskipun belum ada rilis resmi dari bappenas, pembangunan manusia yang diukur dengan indeks modal manusia di ntb telah mencapai 0.54 poin.
Pihaknya optimis angka itu dapat meningkat menjadi 0,56 poin pada tahun 2025 seiring dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi NTB. pada tahun 2025, IPM NTB telah mencapai 73,97 poin, mengalami peningkatan sebesar 1,19 persen atau 0,87 poin jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 73,10 poin dengan kategori tinggi.
Pada indikator ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) provinsi NTB ada di angka 3,05 persen atau dibawah angka pengangguran nasional sebesar 4,47 persen.
Sedangkan dari perspektif pengelolaan keuangan pihaknya memasuki tahun 2026 untuk pertama kalinya memasuki tahun anggaran baru tanpa hutang sejak tiga tahun terakhir.
Dengan kesungguhan terutama TAPD, pihaknya berhasil mengelola keuangan yang dimiliki, bukan saja berhasil melakukan pembayaran hutang lebih dari Rp 280 milyar di awal masa pemerintahan tetapi bisa memasuki tahun 2026 tanpa satu sen pun hutang.
“Kalaupun ada hutang, adalah hutang di SMI/PT SNI yang memang itu adalah hutang yang direncanakan. tapi alhamdulillah tidak ada hutang yang tidak direncanakan,” lugasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Isvie Rupaeda mengatakan bahwa laporan LKPJ tersebut akan menjadi bahan pembahasan di masing-masing komisi DPRD.
Dia juga menegaskan pentingnya kehadiran langsung kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam setiap rapat bersama DPRD.
“Kami harapkan Pak Gubernur dapat menugaskan langsung kepala OPD tanpa berwakil ketika diundang rapat dengan DPRD,” pungkasnya (jho)