KLU-Tanggal 21 Juli 2008 menjadi momentum sejarah atas terbentuknya kabupaten baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Lombok Utara.
Lombok Utara adalah kabupaten termuda di NTB, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, yang merupakan Pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat.
Ibu kota Kabupaten Lombok Utara adalah Tanjung. Dengan wilayah terdiri dari lima kecamatan, yaitu Bayan, Gangga, Tanjung, Pemenang, dan Kayangan. Dengan potensi utama yang dimiliki yakni pertanian, pariwisata, dan perkebunan.
Pada hari ini, Senin (20/7), Lombok Utara genap berusia 17 Tahun, telah menginjak usia dewasa. Banyak catatan kemajuan yang ditorehkan, disamping itu masih banyak PR pemerintah yang belum tuntas dalam mewujudkan pembangunan daerah.
Bupati Lombok Utara Dr.Najmul Akhyar saat menggelar konferensi pers pada Jumat 18 Juli, menyampaikan keinginan untuk terus lebih maju dan lebih baik menjadi cita-cita pemerintah daerah dan masyarakat KLU.
“Tetapi dimomentum HUT KLU ini kita patut bersyukur atas capaian saat ini,” ungkapnya.
Capaian Lombok Utara saat ini dibeberkan pemerintah daerah yakni mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lombok Utara saat baru terbentuk pada tahun 2008 hanya mampu mencapai PAD diangka Rp 68 miliar, seiring perjalanan waktu dan potensi yang terus digali dari tahun ke tahun PAD terus ditingkatkan dan hingga pada tahun 2024 lalu angka PAD mencapai Rp 303 miliar lebih. Yang mana intervensi PAD terhadap APBD pun kini diatas 26 persen.
Penurunan kemiskinan pun demikian. Najmul meminta untuk tidak melihat seberapa besar kemiskinan saat ini. Angka kemiskinan KLU diakuinya masih terbilang terbesar persentase nya di antara Kabupaten/kota di NTB, namun ia mengajak untuk memflasback bahwa persentase kemiskinan saat KLU baru terbentuk diangka 43,12 persen dan kini hanya menjadi 23,96 persen atau turun sebesar 19, 16 persen.
Pemda juga mampu menekan penurunan angka stunting yang kini hanya tersisa sebesar 13,52 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KLU mengalami peningkatan. Data BPS menunjukan IPM KLU sebesar 68,64 persen, yang artinya masyarakat Lombok Utara telah dapat mengakses hasil pembangunan dalam sektor pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sektor-sektor lainnya.
Dalam rangka mendorong peningkatan lama sekolah, yang menjadi PR pemerintah karena lama sekolah di KLU baru diangkat rata-rata 6-4 tahun. Pemda saat ini telah meluncurkan program “gerakan sapu bersih drop out” (Saber DO) dan sosialisasi beasiswa LPDP, sebagai bagian dari strategi menekan angka putus sekolah dan mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah.
Dalam mendekatkan akses pendidikan, Pemda telah menyiapkan lahan seluas 15 hektare untuk pembangunan perguruan tinggi di Desa Gumantar.
Sementara itu, terhadap kemantapan Jalan Pemda mencatat pada SK sebelumnya kemantapan jalan di Lombok Utara sebesar 80 persen. Atas capaian itu oleh pemerintah pusat, Pemda dinilai berhasil membenahi infrastruktur jalan, sehingga dikatakan telah mandiri dan tidak dapat menerima DAK. Namun demikian seiring waktu masyarakat bersama pemerintah terus membuka jalan-jalan baru lalu dimasukkan ke dalam surat keputusan maka kemantapan jalan turun menjadi 50 persen. Artinya pengembangan infrastruktur jalan menjadi konsen pemerintah Lombok Utara.
Pada bidang pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2025 KLU kembali mendapat predikat WTP atas LHP BPK RI perwakilan Provinsi NTB! WTP ini tercatat yang ke-11 kali bagi Lombok Utara.
“Hari jadi ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan momentum evaluasi terhadap perjalanan pembangunan, yang mengingatkan kita akan sejarah perjuangan sekaligus menjadi titik tolak untuk melangkah lebih maju, lebih cepat, dan lebih merata demi mewujudkan masyarakat KLU yang adil, makmur, dan sejahtera,” ungkap Najmul.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani menyampaikan, PAD yang meningkat dan angka kemiskinan yang terus menurun patut disyukuri dan diapresiasi.
DPRD jelasnya akan terus mendorong eksekutif untuk untuk lebih gencar dalam meningkatkan PAD dan membangun program pemberdayaan bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata.
“Harapan diusia ke-17 tahun ini KLU semakin maju, semakin baik dalam pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ungkapnya.
“Kami juga sudah mempertanyakan soal RTG yang masih banyak warga terdampak gempa 2018 belum menerima, dari Pemda telah menyampaikan akan terus mencarikan solusi, BNPB juga katanya sudah merespon ini, semoga segera tuntas dan tertangani dengan baik,” imbuhnya.(dhe)