LOBAR—Program nikah massal yang akan digelar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Barat (Lobar) pada 31 Mei mendatang batal dilaksanakan.
Itu buntut demonstrasi yang dilakukan masyarakat, terutama para pemuda Lobar karena menilai program itu terkesan membuang-buang dana umat. Pasalnya setiap pasangan yang ikut acara nikah massal itu akan diberikan biaya Rp 5 juta. Bertolak belakang dengan ketentuan aturan penggunaan anggaran umat pada Baznas.
Aksi demo yang dipimpin langsung DPD KNPI Lobar itu berlangsung Kamis (25/5). Menggandeng kalangan mahasiswa Lobar, massa yang berjumlah sekitar 50 orang mendesak pemerintah dalam hal ini Bupati Lobar untuk membatalkan program nikah massal.
Aksi massa yang awalnya melakukan orasi di depan kantor Bupati Lobar berjalan tertib. Namun ketika massa aksi meminta untuk bisa masuk ke area luar kantor Bupati mendapat hadangan barisan Satpol PP Lobar yang dibackup aparat dari Polres Lobar. Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dengan aparat yang berjaga. Sehingga usaha massa tak berhasil.
“Atas dasar apa diselenggarakannya nikah massal ini. Seolah-olah ada misi terselubung dan misi politik dalam kegiatan itu. Ini jelas merebut hak-hak warga negara yang miskin dan orang jompo yang anak-anaknya tidak mampu mengenyam pendidikan. Kami menolak agenda nikah massal,” teriak masa aksi.
Aksi adu mulut dan saling dorong pun tak terhindarkan yang menyebabkan Sekretaris DPD KNPI Lobar Haetami sempat tak sadarkan diri. Cukup lama aksi saling dorong itu terjadi. Sampai akhirnya massa aksi berhasil mengelabui petugas yang konsentrasi menjaga pintu gerbang utama yang merupakan akses masuk Bupati Lobar. Sebagian massa aksi justru masuk melalui pintu gerbang samping yang saat itu sudah tertutup namun tak dijaga aparat. Massa aksi masuk ke halaman kantor Bupati dengan cara melompati gerbang samping yang tertutup lalu membuka gerbang yang memang tak terkunci tersebut.
Setelah pertahanan aparat keamanan berhasil dikelabui, massa aksi pun memenuhi pelataran parkir utama Bupati dan Sekda Lobar. Aksi saling dorong pun kembali terjadi ketika massa aksi mencoba masuk ke Gedung Putih, namun akhirnya berhasil diredam walaupun sempat kembali terjadi keributan. Nekatnya massa aksi menerobos masuk karena Bupati maupun Sekda Lobar enggan menemui mereka.
“Kami meminta Bupati mengambil sikap agar mencopot Ketua Basnaz Lobar. Kalau Bupati tidak menerima kami, kita copot Bupati, kita gulingkan Bupati Lobar,” yang disambut riuh masa aksi.
Salah seorang pendemo dalam orasinya menilai ada indikasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Basnaz Lobar. Dia pun mendesak agar Pemkab Lobar melalui Inspektorat melakukan audit terhadap lembaga Basnaz Lobar. Karena dianggap tidak mampu mendistribusikan anggaran keumatan secara tepat.
Setidaknya ada lima point tuntutan dari massa aksi KNPI Lobar dan kalangan mahasiswa Lobar itu. Pertama, mereka meminta kejelasan regulasi terkait urgensi diadakannya program nikah massal tersebut. Point kedua, mereka meminta Pemkab Lobar untuk membatalkan program nikah massal. Point ketiga, massa aksi mengindikasikan bahwa program nikah massal itu disusupi agenda politik yang kuat. Keempat massa aksi meminta Inspektorat Lobar untuk melakukan audit Basnaz Lobar karena dinilai tidak mampu mendistribusikan anggaran keumatan secara tepat.
“Terakhir, kami mendesak Bupati untuk mencopot Ketua Basnaz Lobar dari posisinya,” sambung Asmuni, seorang massa aksi.
Setelah negosiasi cukup lama di bawah komando Waka Polres Lobar Kompol M. Taufik, Sekda Lobar H Ilham akhirnya menemui massa aksi. Sekda Lobar tanpa tedeng aling-aling langsung menjawab lima tuntutan massa aksi. Untuk point pertama, Ilham mengatakan bahwa agenda nikah massal ini merupakan rencana kerja tahunan dari Baznas Lobar yang sudah disahkan oleh Basnaz Pusat dan Baznas Provinsi NTB. “Untuk point kedua, saya pastikan bahwa program nikah massal ini dibatalkan, saya pastikan itu. Dan terkait adanya indikasi tendensi politik, saya juga pastikan tidak ada, karena ini merupakan program yang sudah direncanakan sejak tahun sebelumnya. Namun karena ini tahun politik, kami merasa persepsi yang muncul itu hal yang wajar,” tegasnya.
Kemudian terkait desakan agar Pemkab Lobar melakukan audit bagi Basnaz Lobar, Ilham mengatakan bahwa sebenarnya pihak auditor Pemkab Lobar sudah melakukannya. Jika ke depan diduga hal yang menimbulkan masalah, maka bisa saja APH melaksanakan audit.
“Kemudian terkait desakan mencopot atau memberhentikan, sebenarnya ada syarat mereka diberhentikan, mereka (Basnaz) mempunyai perjanjian kerja selama 5 tahun. Kalau tidak ada merugikan keuangan, kami kira belum bisa kita wujudkan. Namun kalau ada mereka melanggar, tentu itu bisa dilaksanakan,” tutupnya. Jawaban itu pun diterima dengan baik oleh massa aksi.
Sementara itu, Ketua Basnaz Lobar TGH Taisir Al Azhar mengatakan pihaknya sudah mengambil kesimpulan untuk membatalkan program nikah massal. Ia mengklaim, pembatalan itu bukan lantaran desakan dari aksi demonstrasi tersebut. Melainkan karena tak ada pendaftar nikah massal. Bahkan hingga batas akhir pendaftaran Rabu malam, belum ada satu pun pendaftar yang ingin ikut nikah massal.
“Kita pastikan (nikah massal) batal. Kita akan buat surat edaran dan memberi penjelasan ke masyarakat. Karena tak ada yang daftar, siapa yang kita nikahkan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Basnaz Lobar mengapresiasi pihak yang ingin memperbaiki Basnaz. “Silahkan kami di evaluasi, dikritik selama itu niatnya bagus,” tutupnya kemudian. (win)