PRAYA – Tingginya angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) membuat Pemprov NTB dan daerah terus berinovasi.
Adapun terobosan yang diambil pemerintah untuk menekan pemberangkatan PMI secara ilegal. Yakni dengan membebaskan biaya bagi para calon PMI yang ingin bekerja di Malaysia. Namun, hal itu hanya berlaku bagi masyarakat yang berangkat secara resmi melalui PT yang terdaftar dan tercatat di dinas di daerah masing-masing.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gde Putu Aryadi mengungkapkan, Job Fair tanggal 9-10 Februari 2023 di Kawasan Mandalika akan didatangkan juga perusahaan dari luar negeri. Yakni sebanyak tiga perusahaan. Hal ini dalam rangka mencegah keberangkatan PMI secara ilegal alias non prosedural ke Arab Saudi dan Malaysia.
Untuk yang Arab Saudi, katanya, sekarang sudah mulai dibuka ada dua perusahaan yang diberikan job order untuk pembantu rumah tangga. Kemudian, juga akan dihadirkan perusahaan kapal pesiar, sehingga nanti sesuai dengan job order yang prosedural.
“Jangan sampai ada lagi keberangkatan secara non prosedural! Kan kita repot,” katanya.
Untuk Malaysia, sekarang sudah dibuka Zero Cost (nol biaya, red). Kalaupun ada kasus, ia pastikan itu merupakan kasus lama. Calo yang menjanjikan bayar dengan sosialisasi masif, sudah mulai memilih jalan resmi.
Dari bulan April hingga Desember 2021, tercatat ada sebanyak 17.225 telah diberangkatkan sebagai PMI secar resmi di NTB. Pada bulan Januari 2023 ini sudah mencapai 4.000 orang ke Malaysia, Hongkong, Taiwan dan Arab Sudi.
Zero Cost ini dimaksudkan bagi yang ke Malaysia khusus beberapa pembantu rumah tangga memang seluruh biaya itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi, pekerja tidak harus mengeluarkan uang lagi, seperti yang dulu-dulu. Bahkan ada juga yang ditipu oleh calo. Makanya, perlu ada dilakukan penyadaran kepada masyarakat.
“Kekhawatirannya adalah jangan sampai dijanjikan di Saudi Arabia, nanti ujung-ujungnya ditempatkan di Irak. Kan ini bahaya,” katanya. (tim)