KENAIKAN harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar belum bisa diterima masyarakat. Setelah diumumkannya kenaikan BBM subsidi pada 3 September lalu oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, kini dampaknya dirasakan masyarakat. Terutama masyarakat menengah ke bawah. Meski gelombang demonstrasi penolakan kenaikan BBM terjadi di seluruh pelosok negeri, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Nyatanya, hingga kini pemerintah tak kunjung mendengarkan aspirasi rakyat untuk menurunkan harga BBM. Justru yang terjadi, kesulitan memperoleh BBM dirasakan para nelayan di Lombok Barat (Lobar). Pemilik perahu nelayan yang biasa mangkal di Pelabuhan Lembar begitu merasakan kesulitan membeli BBM bersubsidi.
“BBM langka, kita dipersulit beli khususnya Pertalite. Beberapa hari kita nongkrong, tidak bisa kerja,” kata Ketua Paguyuban Perahu Pelabuhan Lembar, Sudirman, beberapa waktu lalu.
Adanya larangan pembelian menggunakan jerigen menjadi alasan mengapa nelayan sulit membeli BBM. Sudirman mengaku tidak tahu apa alasan pelarangan tersebut. “Biasanya 10 liter per hari, sekarang minta lima liter aja nggak dikasih,” terangnya.
Meski ia sudah membawa surat keterangan dari desa untuk bisa membeli BBM. Namun justru disarankan petugas di SPBU membeli Pertamax. “Pom dijaga petugas, jadi kita dijaga terus sehingga tidak bisa beli pakai jerigen,” katanya lagi.
Ia tidak mempermasalahkan harga BBM bersubsidi naik. Yang terpenting tetap dapat membeli BBM menggunakan jerigen.
“Ini masalahnya, tidak bisa beli sama sekali. Harapannya, semoga ada kemudahan bagi kami,” imbuhnya.
Dampaknya, setiap hari belasan perahu hanya mangkal di pelabuhan. Padahal sebelum itu, nelayan selain melaut bisa mengantarkan anak buah kapal dan tamu yang hendak berwisata ke gili di kawasan Kecamatan Sekotong. Apa kami harus bawa sampan ke SPBU?
Pertanyaan itu terlontar dari para nelayan. Lantaran mereka tetap merasa dipersulit pihak SPBU ketika membeli menggunakan jerigen. Keluhan itu sempat disampaikan para nelayan kepada pihak Pertamina, ketika Polres Lobar memfasilitasi dialog antara masyarakat terdampak kenaikan BBM dengan Pertamina dan Pemda, selasa (6/9) lalu.
Para nelayan merasa percuma mengurus berbagai surat rekomendasi untuk bisa membeli BBM mengunakan jerigen. Nyatanya saat datang ke SPBU terdekat, mereka malah ditolak. “Kami nelayan sangat dirugikan dengan kondisi saat ini, padahal kan sudah jelas kami sebagai pengguna akhir BBM ini (bukan untuk dijual lagi), tapi kenapa dipersulit,” tanya Mus’ab, pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia cabang Lobar.
Ia merasa sudah memenuhi segala regulasi untuk bisa membeli BBM menggunakan jerigen. Mulai dari membawa surat rekomendasi dari desa dan melampirkan kartu nelayan yang mereka punya. “Tetapi pihak SPBU ini memukul rata melihat pembeli yang bawa jerigen untuk dijual kembali. Masak kami harus membawa sampan kami ke SPBU,” protesnya.
Kini ketika semua usaha menaati regulasi sudah ditempuh namun tetap tak mendapat hasil sesuai harapan, para nelayan hanya meminta agar para petinggi Pertamina mensosialisasikan regulasi itu kepada para stafnya yang ada di bawah. Serta mengharapkan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat berperan memberikan pendampingan. “Supaya kami tidak menduga ada diskriminasi terhadap kami (nelayan) dalam memperoleh kuota BBM ini,” tegasnya.
Ia menilai masih banyak petugas SPBU yang belum memahami regulasi pembelian BBM menggunakan jerigen bagi kelompok katagori pengguna khusus dan akhir yang diperbolehkan. Seperti nelayan dan para petani. “Kami sudah coba, saat kami pergi beli ke SPBU yang jauh dan kami sodorkan berkas rekomendasi itu dan kami dapat (BBM). Tapi kok yang dekat di seputaran Gerung ndak dapet,” herannya.
BBM yang nelayan butuhkan tak banyak. Bagi nelayan yang menggunakan mesin tempel membutuhkan sekitar 30 liter. Sedangkan yang menggunakan mesin ketinting butuh sekitar dua hingga lima liter.
Pertamina: Kami Komitmen Beri Pelayanan Sesuai Regulasi
Menanggapi keluhan nelayan, pihak Pertamina mengaku berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sesuai regulasi. Agar program pemerataan subsidi tersebut bisa tepat sasaran. “Itu nanti kita akan cek. Kalau sampai memang terjadi seperti itu, kita komitmen dari Pertamina kalau memang sesuai aturan dan memenuhi syarat, pasti akan kita layani,” tegas Adamiliara Akil, Sales Brand Manager Pertamina Wilayah Lombok, saat ditemui usai menghadiri FGD di Polres Lobar.
Menurutnya, harapan pemerintah adalah pemberian subsidi tepat sasaran. Artinya, masyarakat yang memang berhak, bisa mendapatkan haknya. Sehingga ke depan, BBM subsidi tidak lagi dinikmati oleh kalangan yang tidak berhak memperolehnya. Terkait keluhan nelayan, Akil menjawab, seharusnya saat sudah membawa surat rekomendasi yang masih berlaku, tetap boleh mengisi menggunakan jerigen. “Bagi nelayan yang ingin membeli BBM khususnya subsidi, cukup membawa surat rekomendasi dan KTP. Harus dipastikan rekomendasi ini masih sesuai (berlaku) dan sesuai dengan kepemilikan kapalnya,” papar dia.
Surat rekomendasi itu berlaku selama 30 hari dari tanggal penerbitan surat. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BPH Migas. Mengenai stok BBM bersubsidi masih normal dan landai. Terutama stok BBM subsidi di tiga SPBU Kecamatan Gerung masih aman dan tetap tersedia. Rinciannya, stok BBM subsidi di SPBU Beleke Pertalite 22.228 liter dan Biosilar 13.175 Liter, SPBU Beleka Pertalite 10.000 liter dan SPBU Gerung Pertalite 16.656 liter dan Solar 9.265 liter.
Kapolres Lobar, AKBP Wirasto Adi Nugroho mengatakan, pihaknya mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi terkait kenaikan harga BBM Subsidi. Serta mengimbau kepada pengguna jasa Pertamina agar tidak panic buying. Sehingga melakukan hal yang merugikan mayarakat lain seperti penimbunan. “Kita minta urai kemacetan jika ditemukan dan monitoring juga dampak ekonominya, termasuk kenaikan harga sembako di pasar,” perintahnya.
Sementara itu Pengawas SPBU Gerung, Sofiyan memastikan stok BBM baik subsidi maupun non subsidi masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. “Selama ini tidak pernah stok kita habis apalagi sampai limit,” ujarnya.
Menurutnya dalam sehari disiapkan masing-masing sekitar 24 kiloliter untuk Pertalite dan Solar. Stok itu dirasa tetap mencukupi. Bahkan diakui hingga kini tak ada peningkatan signifikan antrean pembelian BBM subsidi.
Pemda Diminta Hadir Bantu Nelayan
Permintaan itu disampaikan kalangan DPRD Lobar yang prihatin dengan kondisi nelayan saat ini. Menurut Anggota DPRD Lobar Hendra Harianto, harus ada kebijakan berpihak kepada para nelayan yang terdampak kenaikan harga BBM. “Harus ada kebijakan buat para nelayan kita,” ujarnya.
Selain meminta agar dinas terkait melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk kebijakan pembelian BBM mengunakan jerigen. Politisi PKB itu juga menilai harus ada pengawasan untuk memastikan suplai minyak bagi para nelayan di Lobar. “Bisa berkomunikasi dengan Pertamina agar memudahkan para nelayan kita,” sarannya.
Hal senada juga disampaikan Pembina Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPSKM) Lobar, H Mawardi. Menurutnya jika ada konsumen yang merasa dirugikan atas hal itu bisa meminta bantuan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK). Sebab akan ada pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sayangnya hingga kini belum ada laporan masuk dari nelayan yang merasa dipersulitnya membeli BBM di SPBU.
“BPSK diberikan hak dan kewenangan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang pengawasan terhadap pelaku usaha. Cuma itu baru bisa dilakukan jika sudah ada laporan,” imbuhnya.
Kami Ada Solusi Untuk Nelayan
Pemkab Lobar pun mengaku sudah mempunyai solusi atas permasalahan para nelayan yang sulit membeli BBM menggunakan jerigen. Asisten II Setda Lobar Rusditah mengakui menerima laporan permasalahan itu langsung dari Kapolres Lobar. Menurut dia, solusinya pun melalui surat rekomendasi dan bukti tanda penduduk untuk menjadi dasar pembelian melalui jerigen khusus bagi nelayan.
Nantinya pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) akan langsung berkoordinasi dengan Polres untuk pengawasannya.
Harga Telur Melejit, Tapi Pembeli Meredup
Dampak dari kenaikan harga BBM bukan hanya sulitnya memperoleh minyak subsidi bagi para nelayan. Sudah menjadi rahasia umum kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap harga kebutuhan bahan pokok di pasaran. Data Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Lobar per tanggal 8 September terdapat empat komoditi pangan yang harganya naik di pasar. Diantaranya daging ayam naik dari Rp 38 ribu/kilogram (kg) menjadi Rp 40 ribu/kg, telur ayam dari Rp 30 ribu/kg menjadi Rp 32 ribu/kg, kemudian cabai rawit dari Rp 32 ribu menjadi Rp 35 ribu/kg dan cabai keriting dari Rp 40 ribu/kg naik menjadi Rp 55 ribu/kg. Sedangkan untuk komoditi perdagangan lain seperti beras, jagung, daging sapi, minyak goreng, gula pasir serta bawah merah dan putih masih di harga normal. Sementara harga kedelai mengalami penurunan dari Rp 15 ribu/kg menjadi Rp 14 ribu/kg. Kondisi inflasi nasional per akhir Agustus 2022 ini berada pada 4,79 persen dan NTB berada pada 4,86 persen.
Kenaikan beberapa komoditi pangan itupun diperkirakan akan terus meroketk. Hal ini menjadi kekhawatiran para pedagang di pasar. Terutama untuk penjualan telur ayam. Kenaikan harga itu tak dibarengi dengan tingginya pembelian. Malah justru pembeli sepi.
“Telur ayam naik, barang-barang semua naik, mi naik. Telur satu tray kita beli Rp54 ribu, kalau kita ndak jual lebih sedikit jadi Rp 56-57 ribu, apa dapat kita?” keluh Hj Siti Rohimah, seorang pedagang di Pasar Narmada.
Pada kondisi normal sebelum kenaikan harga BBM, ia biasanya membeli telur satu traynya paling tinggi di harga Rp40-42 ribu. “Semuanya naik, orang belanja sepi terus. Kan itu orang dikasih PKH banyak beli telur bertray-tray jadi ndak dikasih kita beli sama peternak,” ungkap dia.
Inaq Wulan, pedagang lainnya juga mengeluhkan hal serupa. Pembeli sepi. “Satu trai telur ada yang harga Rp55 ribu, ada juga yang Rp60 ribu telur ayam merah itu. Tapi kalau telur ayam kampung sama telur bebek Rp75 ribu,” bebernya.
Ia menyebut harga itu telah naik perlahan sejak sebelum ada kenaikan harga BBM. Kondisi ini cukup sulit untuk mereka. Disaat biaya operasional untuk berjualan mengalami kenaikan. Justru pembeli sepi. “Kalau telur puyuh naiknya per ikat Rp150 ribu. Kalau (telur ayam) dari Rp45 ribu jadi Rp60 ribu,” tandasnya.
“Ada sih yang beli, tapi tidak ramai asal ada aja,” tutup Inaq Wulan.
Menangapi itu, Sekretaris TPID Lobar, Rusditah mengatakan pihaknya akan segera melakukan operasi pasar dan sidak pasar. Dua hal itu menjadi langkah antisipasi menghadapi inflasi yang disepakati pihaknya bersama Forkopimda, BUMN dan BUMD saat rapat koordinasi yang dilakukan, Selasa (6/9) lalu.
“Operasi pasar itu mungkin kita di kecamatan dan desa yang kira-kira tidak bersingungan dengan pasar. Kalau ke pasar kita akan mengecek, sewaktu-waktu seperti perintah Pak Bupati mengecek apa yang naik, stabil atau turun,” terang Rusditah yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (8/9).
Pria yang menjabat Sebagai Asisten II Setda Lobar itu mengatakan pihaknya mulai menghitung ketersediaan pangan dan kemampuan pertanian di Lobar saat ini. Agar mengetahui berapa kemampuan ketersediaan pangan hingga akhir tahun mendatang. Mulai dari komoditi beras, bahan pokok hingga minyak goreng.
“Sudah ada data untuk 12 kebutuhan pokok untuk tiga bulan, per minggu hingga harganya. Itu selalu kita pantau perkembanganya dan kita persiapkan,” paparnya.
Selain itu, langkah strategis lainnya untuk menghadapi inflasi itu sudah dipikirkan. Yakni akan memanfatkan para Kelompok Wanita Tani (KWT) binaan Dinas Ketahanan Pengan Lobar di desa untuk mensosialisasikan ke masyarakat agar bersiap menghadapi inflasi kebutuhan pokok harga di pasar. “Kalau misalnya harga minyak goreng meningkat lagi, kita akan dorong minyak kelapa yang bisa dibuat sendiri (untuk rumah). Kalau untuk pedagang industri menengah kecil seperti dagang gorengan bisa terkafer dengan minyak curah karena stok kita masih cukup,” jelasnya.
Demi memastikan kesiapan desa menghadapi inflasi, pihaknya sudah meminta Pemerintah Kecamatan untuk membentuk tim bersama Forkopimcam masing-masing. Melibatkan juga perwakilan pihak desa di kecamatannya.
“Mungkin ada Bumdesnya, atau PKK-nya, atau kelompok lain untuk bersinergi,” imbuhnya.
Menurutnya dengan langkah pembentukan tim di setiap kecamatan akan mempercepat informasi sirkulasi kebutuhan masyarakat. Dimana jika terdapat salah satu kecamatan yang stok komoditi kurang atau berlebih bisa dibagikan kepada kecamatan lain yang membutuhkan. “Pak Bupati sangat tegas harus kita mampu menurunkan angka inflasi kita,” ucapnya.
Kerjasama antar daerah pun tengah dijajal pihaknya untuk memenuhi kebutuhan pokok di tengah kenaikan BBM. Sayangnya meski pihaknya sudah menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah di NTB. Namun hingga kini Pemprov belum mengubris usulan itu. Padahal dengan begitu daerah di NTB akan saling membantu memenuhi kebutuhan. Bahkan Badan Pengan Nasional siap memfasilitasi untuk biaya pengangkutannya ke antar daerah.
“Karena mungkin kita juga mampu melalui APBD memberikan subsidi bagi pengangkutan dan petani,” katanya.
Sejauh ini pihaknya baru melakukan kerjasama antar daerah itu dengan Kabupaten Bangli Bali untuk kebutuhan telur. Pihaknya pun akan terus mendorong provinsi untuk bisa memfasilitasi kerjasama antara kabupaten/kota di NTB.(win)