MATARAM – Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Mataram menggelar aksi damai di depan Kantor Wilayah Kementrian Agama NTB, Juamt siang. Massa menuntut agar Kanwil Kemenag NTB melakukan sosialisasi yang masih terkait SE Menteri Agama.
Publik sudah mengetahui, bahwa pada taggal 18 Februari 2022 Menteri Agama Republik Indonesia menegeluarkan surat edaran (SE) nomor 5 Tahun 2022. SE tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid dan Mushalla, baru-baru ini banyak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Ketua PC PMII Kota Mataram Rafial mengatakan, kegaduhan itu muncul karena minimnya sosialisasi dari Kementerian Agama. Soal larangan penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musala, sehingga masyarakat banyak yang tidak paham tentang isi surat edaran (SE) No. 5 Tahun 2022.
Sebagai organisasi yang tetap komitmen menjaga keutuhan bangsa dan negara PC PMII Mataram melakukan kajian dan analisa terlebih dahulu sebelum menyatakan sikap secara resmi terkait surat edaran Menteri Agama tersebut. Bahwa tidak ditemukan adanya mendiskrimanasi atau menghina agama atau keyakinan tertentu.
“Pernyataan menteri agama itu bentuk daripada sikap yang mengedepankan nilai toleransi kepada ummat beragama. Sehingga bisa mewujudkan Indonesia yang aman dan damai sesuai dengan amanah konsitutusi, dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Menurut PC PMII Mataram, masyarakat harus memaknai dengan utuh video yang beredar. Bahwa tidak ada kata membandingkan atau menyamakan suara adzan dengan suara gonggongan anjing.
Oleh karena itu, PC PMII Mataram menyatakan sikap, mendukung SE menag RI no. 5 tahun 2022 tentang Pengaturan Pengeras Suara di masjid/musala.
Dalam orasinya, Rafial juga mengimbau kepada masyarakat NTB, untuk tidak terpropokasi dengan isu yang di mainkan terkait dengan isu penistaan adzan. Yang berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama.
“Kami mengajak masyarakat NTB untuk tetap rukun dan damai antar sesama demi menjaga kerukunan umat beragama, dan stabilitas keamanan masyarakat menjelang Event Internasional MotoGp di Lombok Mandalika,” ungkapnya.
PC PMII Kota Mataram menjamin akan menjadi garda terdepan dalam menjaga dan menunjukan bahwa Nusa Tenggara Barat adalah Provinsi yang teraman dan menjadi contoh bagi kehidupan umat beragama yang toleran dan damai.
“Jikalau tuntutan kami tidak ditindak lanjuti Maka Dengan Tegas Kami Meminta MENAG RI mencopot Kepala KANWIL NTB,” tegas Rafial.
Sementara itu, Ketua PKC PMII Bali Nusra, Azis Muslim menerangkan. Permintaan dari kementerian Agama soal SE tahun 2022, harus segera direalisasikan. Karena kenapa, harus segera karena itu kebijajan pusat yang harus dijalankan oleh daerah.
“Tapi kita mendorong kebijakan itu agar terus di suarakan, terus di masifkan. Menag tidak mempermasalahkan orang pakau toa tapi di atur. Komunitas yang minoritas harus kita hargai karena kita negara pluralisme,” terang Azis.
Aziz juga mengungkapkan hal sama dengan Ketua PMII Kota Mataram, terkait dengan sikap Kemenag NTB yang belum mensosialisasikan secara masif SE Kemenag RI tersebut.
“Jadi soal kanwil kemenag NTB yang tidak menerima kami tadi, kami akan bersurat ke kemenag RI untuk mencopot kanwil Kemenag NTB yang tidak berani bersikap,” ancamnya.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama NTB, Zaidi Abdad saat di konfirmasi menepis terkait tidak dilakukannya sosialisasi SE. Bahkan, dia mengaku sejak SE itu di keluarkan oleh pusat sudah di sosialisasikan oleh dirinya.
“Itu mereka asal tuduh, di kemenang ini SE diterbitkan sudah disosialisasikan ke seluruh kemenag, sampai pada tingkat madrasah dan KUA. Jadi kemenag itu punya saluran bukan kanwil saja, ini yang harus dipahami,” terang Zaidi.
Tidak hanya itu, di sampaikan juga oleh Zaidi, bahwa dirinya juga bahkan langsung turun ke mesjid dan mengungkapkan pula ada yang sebagian yang tidak setuju. Ketidak setujunya sebagian mesjid itu di akui pula sebagai hal biasa. Namun pihaknya tetap berkomitmen untuk kebaikan demi kemaslahatan umat.
“Bahkan di masjid-masjid saya juga turun langsung. Walaupun ada sebagian yang kurang setuju, itu sudah biasa. Tatap kita komitmen untuk kebaikan karena itu tetap kita lakukan, karena edaran ini untuk kemaslahatan umat, baik internal umat Islam maupun eksternal non muslim,” ungkapnya.(rif)