IST/ RADARMANDALIKA.ID Abdul Majid

MATARAM – Pedagang kecil lima (PKL) yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Provinsi NTB mempertanyakan kelanjutan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLW). Selain itu, data penerima program tersebut dirasa tumpang tindih. Sebab, pihak kepolisian mengklaim telah menyalurkan sebanyak 4.500 BT-PKLW. Sedangkan, pihak TNI juga telah menyalurkan sebanyak 1.300 paket bantuan BY-PKLW. Sehingga, angkanya berjumlah sebanyak 5.800 penerima dalam jangka waktu satu minggu. “Penyaluran BT-PKLW ini akan bertambah lagi sebanyak 2.000 orang penerima di Kota Mataram. Tapi, angka riil jumlah PKL di Kota Mataram hanya mencapai sekitar 1.500 orang PKL,” tegas Ketua APKLI NTB, Abdul Majid dalam siaran tertulisnya, Selasa (19/10). Menurut dia, jumlah PKL yang dimiliki APKLI NTB di Kota Mataram adalah sebanyak 1.500 orang. Mereka tersebar di beberapa titik di Kota Mataram. Di antaranya, di simpang lima Ampenan dan Pantai Ampenan. Selanjutnya, di jalan Udayana, patung tembolak di Lingkar Selatan, kawasan bisnis Cakranegara, dan Pantai Loang Baloq. Parahnya, masih banyak PKL yang belum menerima bantuan BTPKLW yang peluncurannya dilakukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Lapangan Sangkareang, Kota Mataram pada 14 Oktober lalu. Padahal, Kapolres Mataram, mengklaim telah menyalurkan sebanyak 4.500 paket bantuan BT-PKLW pada para PKL di Kota Mataram. “Itu artinya, versi Kapolres sudah 100 persen PKL telah menerima bantuan tersebut. Maka, wajarlah kalau kami mempertanyakan darimana data PKL yang dimiliki oleh Pak Kapolres itu. Dan ke siapa saja PKL yang diberikan itu?,” tanya Majid. “Sampai saat ini, kami masih mendata anggota PKL kami yang ada di Kota Mataram. Umumnya mereka belum menerima bantuan tersebut. Intinya kami hanya ingin program mulai, BTPKLW ini tepat sasaran dan jangan ada lagi mereka benar-benar berjualan pagi, sore hingga malam malah tidak dapat program itu,” sambung Abdul Majid. Sementara itu, salah satu penjual bakso yang biasa berjualan di bundaran Jempong, Kota Mataram, Ridwan menyesalkan belum adanya bantuan BT-PKLW yang diterimanya. “Makanya, kenapa kami datang ke kantor APKLI NTB. Ini karena, saya dan banyak lagi pedagang bakso keliling malah enggak dapat bantuan,” ungkapnya.(rif)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *