PRAYA – Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Monggas, Kecamatan Kopang angkat bicara soal tuduhan pengelolaan anggaran yang tidak jelas pelaporannya ke pemerintah desa.
Direktur BUMDes Monggas, Muhammad Junaidi menegaskan, semua program kerja sudah dipaparkan ke pihak badan permusyawaratan desa (BPD) dan pemdes pada bulan Desember 2019 di kantor desa secara lisan.
“Saya rasa pelaporan program kerja kami semua sudah clear,” katanya saat memberikan klarifikasi, kemarin.
Katanya, terkait tuduhan yang mengatakan BUMDes tidak pernah melapor salah besar. “Bukan BUMDes yang tidak jelas, tapi BPD-nya,” katanya.
Junaidi melanjutkan, klarifikasi untuk semua program kerja BUMDes sudah pihaknya jelaskan kemana anggaran dan pengelolaannya. Sekarang pihaknya mengaku hanya menjalankan program simpan pinjam. Untuk peminjaman sudah merata di setiap dusun telah berikan.
“Teknis peminjaman tergantung jumlah pengajuan dari kelompok. Jadi di Dusun Bajur contohnya kita sudah berikan pinjaman 30 juta untuk pengembangan usahanya,” bebernya.
Dia menerangkan, adapun jenis usaha kelompok yang diberi pinjaman yakni, anyaman ketak di Dusun Bajur dan Monggas II, Perbengkelan, Dusun Bage 20 juta, Pancor 10 juta, Monggas, Monggas I, Lopan dan dusun lainnya. Dari total Rp. 165 juta 2019, per anggota diberikan untuk mengelola anggaran yang ada.
“Alhamdulillah saat ini sudah mulai berkembang, untuk setoran kelompok lancar dan semoga ada laba pada akhir tahun 2020,” harapnya.
Untuk laporan anggaran 2019, lanjut dia, akan diberikan ke pemdes pertengah Maret dalam bentuk tertulis.”Yang namanya perusahaan harus punya pembukuan. Dan di kita sudah lengkap,” jawabnya.
Junaidi mengatakan, Surat keputusan (SK) kepengurusan BUMDes sudah ada terhitung sejak Agustus dan anggaran mulai dicairkan Oktober 2019.
Untuk informasi mengenai bendahara yang mengundurkan diri tidak benar, dia mengakui memang mengajukan surat pengunduran diri. “Tati itu tidak jadi,” pungkasnya.(cr-buy)