MATARAM – Segudang masalah di NTB dibeberkan Komisi V DPRD NTB saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke sejumlah kementerian di Jakarta. Dalam kunker itu, Komisi V mengunjungi tiga Kementerian di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja Transimigrasi dan dan Kementerian Sosial.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Wirajaya menjabarkan satu persatu Informasi yang didapatkan. Di Kemenag sendiri didapatkan informasi belum ada kejelasan pemberangkatan Haji dan Umrah di tahun ini. Pemeirntah Indonesia belum mendapatkan kejelasan resmi dari Pemerintah Arab Saudi. Dampak Covid-19 tahun lalu Haji dan Umrah batal terselenggara sementara ditahun ini belum ada kejelasan.
“Kami mempertanyakan kejelasan kuota haji. Dijawab sampai saat ini belum ada info valid dari Arab Saudi. Haji umrah masih belum jelas Informasinya,” terang Wirajaya dikonfirmasi di Mataram kemarin.
Pihaknya khawatir jangan sampai persiapan calon jamaah yang masuk jadwal pemberangkatan tahun ini sudah menyiapkan diri namun pada akhirnya gagal. Untuk itu hal poin yang dipertanyakan kejelasan pemberangkatannya.
“Kita tanya kejelasan tahun ini ada nggak pemberangkatan ibahdah haji. Cuma infonya belum jelas,” katanya.
Selain Informasi soal pemberangkatan haji, namun ada program menarik yang didapatkannya dimana 10 kabupaten kota diminta segera mengusulkan kantor pelayanan terpadu haji dan umrah. Dari 10 kabupaten kota baru dua kabupaten yaitu Lombok Tengah dan Lombok Barat yang sedang mengajukan program tersebut.
“Pemerintah atas nama kantor kanwil Kemenag tinggal siapkan lahan nanti Kementerian akan bangun gedungnya,” kata politisi Gerindra itu.
Untuk itu pihaknya mengimbau kabupaten kota lain supaya segera mengusulkan program tersebut. Diyakini Jaye sapaannya Program tersebut sangat realistis tinggal kesiapan mereka menjemputnya.
Sementara itu di Kemnaker Komisi V banyak menyampaikan keluhan sekaligus solusi. Pihaknya meminta supaya kementerian lebih memperbanyak rumah bahasa. Pasalnya selama ini yang menjadi masalah banyak Putra Putri NTB ketika melamar pekerjaan di BLK terkendala di urusan bahasa. Bisa juga dibuatkan program lain yang bisa meningkatkan SDM masyarakat terutama dibidang bahasa.
“Biarkan Kementerian memikirkan polanya. Yang penting kita sampaikan kendala,” kata Jaya.
Di masa pandemi ini banyak masyarakat datang ke dewan. Berharap lapangan kerja. Itu sebabnya Komisi V mempertanyakan program padat karya supaya lebih banyak lagi dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
“Karena rerfokusing itu dia berikan kita penjelasan anggaran dipangkas,” terangnya.
Kementerian perlu mengetahui kembali bahwa NTB lumbung Pekerja Migran Indonesia (PMI). Akibat Covid-19 ini banyak pulang kampung lantaran perusahaan tempat mereka bekerja ditutup.
“Makanya kami datang seperti apa solusinya. Artinya curhat menyampaikan supaya NTB bisa diprioritaskan,” terangnya.
Selanjutnya di Kementerian Sosial saat ini sedang terjadi pamadanan data. Dampaknya hingga saat ini banyak Kelompok Penerima Manfaat (KPM) belum mendapatkan Bansos.
Lalu ada juga praktik oknum dibawah seperti e warung yang nakal pelayanan bank dan lain-lain.
“Kami mendorong PKH BPNT bagaimana kedepan memaksimalkan layanan kepada masyarakat,” paparnya.
Hal menarik di Mensos yaitu tersedia Rumah Tidak Layak Huni. Anehnya tahun ini hanya kabupaten di pulau Sumbawa yang banyak mendapatkan program tersebut.
“Alasannya kabupaten kota di pulau Lombok belum mengajukan proposal. Kalau mereka ajukan tahun ini maka program itu bisa keluar tahun depan,” pungkasnya. (jho)