LOTIM – Bupati Lotim HM Sukiman Azmy, kembali mengungkapkan rasa kurang puasnya terhadap kinerja pemerintahannya selama tiga tahun terakhir. Sehingga meminta jajarannya meningkatkan kinerja.
“Saya belum merasa puas, karena masih banyak hajat masyarakat yang belum terpenuhi. Mulai dari infrastruktur jalan, irigasi, tak terkecuali air bersih,” tegas Sukiman saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Lombok Timur (Lotim), kemarin di Masjid Kantor Bupati Lotim, secara virtual.
Karena itu lanjut Sukiman, fokus pembangunannya di tahun 2022 mendatang, meski lima point menjadi titik berat program prioritas utama, tetapi prioritas lain seperti pembangunan infrastruktur tetap akan dijalankan.
Musrenbang kata Sukiman, menjadi upaya pemerintah dalam menyisir prioritas pembangunan tahun 2022 mendatang. Sebab tidak semua aspirasi masyarakat dapat dipenuhi, melalui usulan yang ada lewat Musrenbang ini. Apalagi diakuinya, pelaksanakan program pembangunan dalam tiga tahun terakhir, menemui sejumlah tantangan begitu besar.
Mulai dari bencana alam gempa bumi dan bencana non alam Covid-19, yang berdampak besar terhadap penundaan sejumlah program dan rencana pembangunan, termasuk infrastruktur. Dari itu mantan Dandim 1615 ini berharap, adanya harmonisasi dan koordinasi, serta kepedulian seluruh pemangku kepentingan, untuk dapat memberikan solusi atas berbagai keterbatasan yang ada. Hal itu, guna mewujudkan harapan masyarakat.
“Mari kita bekerja lebih keras lagi, untuk keberlanjutan pembangun sosial ekonomi, dalam rangka memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, meningkatkan pembinaan kepemudaan, serta meningkatkan pembangunan kehidupan beragama,” tegasnya
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim, Murnan, saat menyampaikan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) menyebutkan, kaitan sektor pendidikan dan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, agar mengoptimalkan semua potensi yang ada. Termasuk salah satunya, peningkatan kualitas pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selong, pelaksanaan pembangunan tepat waktu yang tidak hanya bertumpu pada APBD semata.
“Termasuk bagaimana memenuhi kekurangan air bersih dan pengairan, harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, H Amri Rakhman, mengungkapkan, kebijakan dan program prioritas pembangunan Provinsi NTB tahun 2022 sebagai bahan untuk menyelarasakan kebijakan di tingkat kabupaten.
“Mudahan, Musrenbang ini berjalan lancar, menghasilkan program pembangunan yang diharapkan, selaras dengan program pemerintah provinsi dan pusat,” pungkasnya singkat. (fa’i/r3)
Post Views : 324