MATARAM – Dua organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi NTB. Di antaranya, Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata NTB akan dievaluasi. Langkah ini juga dampak dari sorotan dari wakil rakyat di DPRD Udayana.
“Kita evaluasi. Tetap ada evaluasi kinerja,” ungkap Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi di Mataram, kemarin.
Dinas PUPR NTB dinilai OPD tertutup eksklusif dan susah membangun komunikasi dengan pihak lain. PUPR juga dilihat tidak kooperatif mendengarkan dan menjalankan rekomendasi Komisi IV DPRD NTB terkait pengerjaan ruas jalan Lendangguar-Batu Rotok, Kabupaten Sumbawa yang dikerjakan oleh Provinsi. Padahal provinsi tidak punya wewenang. Ada apa ? Justru jika proyek sepanjang 5 KM dengan pagu Rp 19,2 M itu tetap berlanjut akan rentan dengan proses hukum.
Sementara Dinas Pariwisata NTB juga dianggap kurang kooperatif. Komisi II mengundang mereka rapat namun Kadisnya tidak hadir. Padahal agenda rapat itu ingin membahas polemik komposisi Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Hal itu membuat Komisi II sempat kecewa. Akhirnya muncul desakan agar Kadis PUPR dan Kadispar NTB diganti.
“(Desakan mengganti?) Nanti masukan itu jadi atensi pimpinan. Yang masih buruk diperbaiki,” tegas Gita.
Pimpinan dalam hal ini gubernur tidak tuli. Semua masukan pendapat masyarakat tetap masuk dalam memori gubernur untuk menjadi salah satu pertimbangan.
“Segala sesuatu menjadi atensi pimpinan,” kata Sekda.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata NTB, L Moh Faozal mengatakan BPPD ini baru mulai bekerja. Semua pihak bisa melakukan pengawasan kinerja mereka.”Tidak ada tanggapan, hehe. BPPD nya baru mulai bekerja dipantau saja,” kata Faozal.(jho)