MATARAM – Meski menuai penolakan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat lantaran anggaran rehab kantor gubernur NTB mencapai Rp 40 Miliar, namun Pemprov NTB memastikan akan tetap melakukan rehabilitasi.
“Ada tahapan proses persiapan dokumen. Sedang dilakukan,” ungkap Gani di Mataram kemarin.Gani mengatakan gedung Bumi Gora tersebut sudah terbilang kuno.
Sejak dibangun tahun 1987 kantor gubernur NTB belum pernah dilakukan rehabilitasi total. Sehingga menurutnya anggaran yang sudah dipatok tersebut sesuai dengan kebutuhan.
“Kantor gubernur perlu fasilitas standar nasional,” ungkapnya.Dijelaskannya anggaran Rp 40 Miliar itu sudah termasuk dari perencanaan sampai Pembangunan konstruski. Gani sendiri mengakut tidak mengetahui persis teknsi lebih dalam. Sebab pembangunannya merupakan bagian Dinas PUPR NTB.
“Teknisnya tanya di PU. Masih dalam proses penyiapan semuanya,” katanya.Gani sendiri tidak menyebutkan angka kebutuhan detail sebesar Rp 40 Miliar. Namun menurutnya banyak gedung perkantoran yang ada didalam akan diubah, ditambah termasuk pengedaan fasilitas didalamnya.
“Ada bagian-bagian yang akan dikerjakan bagian depan-depannya, supaya tidak panas kepanasana gini. Kalah udah jadi lobi kan ada dipasang AC,” katanya.Oleh karenanya kebutuhan dana tersebut tidak mesti dilakukan efisiensi (pengurangan). Katanya Rp 40 miliar itu sudah terbilang sangat efisiensi.“Itu sudah sangat efisiens,” ungkapnya.
Disinggung apakah ASN akan direlokasi, menurut Gani tidak perlu diungsikan. Jenis pengerjaan rehab itu tidak akan mengganggu kerja-kerja ASN yang ada di komplek gubernuran. “ASN tidak akan direkolasi,” pungkasnya. (jho)