MATARAM – Sebanyak 1.408 unit rumah terdampak gempa di Kota Mataram belum diperbaiki alias belum tuntas ditangani. Ribuan unit rumah tahan gempa (RTG) yang akan dikerjakan tahap II itu terdiri dari 1.024 unit rumah rusak ringan dan 384 unit rusak sedang. Penyelesaiannya harus tuntas akhir Desember 2020.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki mengungkapkan, anggaran perbaikan 1.408 unit RTG ini bersumber dari sisa anggaran penanganan rumah gempa yang ada di rekening PKK BPBD. Dari sisa Rp 21,7 miliar, anggaran yang digunakan untuh perbaikan RTG tahap II tersebut hanya Rp 19,8 miliar sesuai hasil review Inspektorat.
“Sisanya Rp 21,7 miliar dikurangi Rp 19,8 miliar, sekitar Rp 1,8 miliar kita akan kembalikan ke kas negara,” kata dia, Jumat (27/11).
Sementara ujar Zaki, sebanyak 14.140 unit RTG yang dikerjakan pada tahap I sudah tuntas. Baik fisik maupun laporan pertanggungjawaban. Berbeda dengan tahap I tersebut, untuk penanganan RTG tahap II di ibu kota Provinsi NTB tidak ada rumah kategori rusak berat. Melainkan cuma rusak ringan dan sedang.
“Jadi, penanganan tahap dua (II) hanya rehab atau perbaikan saja. Sehingga, kita sedikit agak lebih santai,” kata dia.
Zaki mengutarakan, keseluruhan penanganan rumah gempa di NTB sebanyak 17.500 unit. Dari jumlah itu, Kota Mataram mendapat jatah perbaikan sebanyak 1.408 unit tersebar di enam kecamatan. Penanganan RTG tahap II ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2020.
Dikatakan, pemerintah pusat memberi tambahan waktu sampai 31 Desember untuk penyelesaian rumah gempa. Dari keseluruhan penanganan RTG tahap II di NTB disebutnya hanya Kota Mataram yang sudah mulai berproses. Sekarang dalam tahap pembagian buku tabungan kepada warga terdampak di kelurahan. Uangnya langsung didebet ke buku tabungan.
“Cuma kan ketika dia terima buku tabungan tidak bisa dimanfaatkan. Langsung masuk ke rekening Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang sudah terbentuk sejak sebulan yang lalu. Pemanfaatannya hanya bisa di rekening Pokmas,” terang Zaki.
“Maka perkiraan saya minggu depan sudah mulai dibelanjakan. Kami sudah berkomunikasi dengan penyedia barang untuk segera mengirimkan barangnya. Soal pembayaran kan duitnya ada, tinggal mekanismenya aja. Kebutuhan masyarakat kita mulai drop minggu depan (minggu ini),” imbuh dia.
Dia berkomitmen penanganan 1.408 unit rumah gempa tahap II di Mataram harus tuntas akhir tahun ini. Lantaran, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi batas waktu sampai akhir tahun 2020. “Caranya kami sudah melakukan beberapa teknik supaya cepat selesai,” ujar Zaki.
Pemerintah kecamatan dan kelurahan diminta agar ikut serta dalam mengawasi dan mendorong masyarakat untuk percepatan penyelesaian rumah gempa. Harus dipastikan progres perbaikan rumah gempa tahap II tuntas sebelum 31 Desember mendatang. “Makanya saya selalu intens bahkan kami undang rapat di kantor dalam rangka percepatan,” ungkap Zaki.
Dia tidak menampik tanpa keterlibatan atau partisipasi dari aparatur pemerintah tingkat bawah maka penyelesaian rumah gempa akan lambat. “Kalau dulu kami tidak libatkan lurah, camat. Kalau sekarang kami libatkan dalam rangka untuk membantu kami. Kita di Kota Mataram beristiqamah harus selesai 31 Desember,” jelas Zaki. (zak)