MATARAM – Wabah Coronavirus Disease 19 (Covid 19) berimbas terhadap sektor ekonomi. Dampaknya, warga miskin di Kota Mataram diprediksi bertambah. Tentu ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, H Amiruddin, mengungkapkan, jumlah angka kemiskinan dipastikan akan bertambah dari sebelumnya. Sebab, banyak sektor ekonomi masyarakat yang terkenan dampak pandemi. Hal itupun mulai terlihat dari turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sektor yang berdampak kan tentu akomodasi itu kan seperti yang kemarin turun 9 persen dari waktu gempa bumi,” ujar dia, kemari.
Amiruddin mengatakan, hampir semua sektor terdampak akibar penyebaran wabah virus corona. Seperti sektor perdagangan, transportasi, akomodasi atau sektor pariwisata, dan lain sebagainya. Tingkat keparahan atau keterpurukan setiap sektor akibat pandemi belum diketahui pasti. Semua itu nantinya akan dihitung lebih rinci.
“Tapi saya belum tahu persentasenya berapa. Nanti kelihatan setelah kami menghitung seperti waktu gempa bumi,” cetus dia.
Disinggung angka kemiskinan pascawabah virus corona. Amiruddin enggan memberikan keterangan panjang lebar. Dengan alasan, pihaknya perlu menunggu hasil hitungan dari instansi-instansi terkait yang ada hubungannya dengan hal tersebut. Dalam menetapkan angka kemiskinan akibat pandemi. Seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).
“Saya tugasnya melakukan koordinasi. Saya sedang minta tolong sama konsultan untuk dihitung ulang,” kata dia.
Berdasarkan rilis BPS Kota Mataram, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram pada Maret 2019 tercatat sebesar 43,19 ribu orang atau 8,92 persen. Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin sebesar 42,60 ribu orang atau 8,96 persen. Terlihat terjadi penurunan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2018-Maret 2019 yaitu sebesar 0,04 persen.
Sedangkan, selama Maret 2018 dan Maret 2019, garis kemiskinan mengalami kenaikan dari Rp 457.950 per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 480.304 per kapita per bulan pada Maret 2019.
Sementara, pada periode Maret 2018 – Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Mataram mengalami kenaikan dari 1,17 pada Maret 2018 menjadi 1,55 pada Maret 2019. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Mataram cenderung menjauh dari garis kemiskinan.
Kemudian, untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dari 0,22 pada Maret 2018 menjadi 0,45 pada Maret 2019. Artinya, kesenjangan diantara penduduk miskin semakin meningkat.
Angka kemiskinan itu terlihat dalam basis data terpadu (BDT) Kota Mataram yang mencapai 43 ribu kepala keluarga (KK). BDT mencerminkan warga yang tidak mampu secara ekonomi. Sehingga, BDT menjadi salah satu acuan Bappeda dalam menyusun rencana program pembangunan guna mengentaskan masalah kemiskinan.
“BDT itu dari dulu. Tapi pemerintah tetap upadate data langsung. Setiap tahun diverifikasi. Itu aja kuncinya,” cetus Amiruddin. (zak)