LOBAR – Warga perumahan Bhayangkara Residence Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari datang mengadu ke DPRD Lombok Barat (Lobar), Senin (14/2). Kedatangan puluhan warga terkait kondisi perumahan yang kerap menjadi langganan banjir. Mereka mencurahkan seluruh isi hati dan keluh kesahnya selama tinggal di perumahan itu.
Kedatangan warga diterima langsung Wakil Ketua III DPRD Lobar Ahmad Suparlan, Ketua Komisi III H Jumahir dan anggota komisi III. Sayangnya meski saat itu dihadirkan OPD terkait dengan pengurusan izin perumahan, pihak pengembang perumahan Bhayangkara Residence justru tak datang. Padahal sebelumnya DPRD Lobar sudah melayangkan surat udangan untuk menghadiri hearing itu.
“Kami dari perwakilan Forum Bhayangkara Residence, cuma ada dua point (permintaan) kita, tanggungjawab dan mitigasi,” ujar anggota forum, Robi selepas hearing.
Tak hanya meminta pertanggungjawaban dari pihak pengembang perumahan, warga juga menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah. Lantaran pemerintah daerah yang memberikan izin perumahan bisa dibangun di lokasi itu. Padahal lokasinya begitu dekat dengan sungai. “Jadi izin itu dari pemerintah, kalau kita tekan pengembang salah juga,” ucapnya.
Warga juga mempertanyakan langkah mitigasi bencana yang tak pernah dilakukan pemerintah terhadap kawasan perumahan itu. Padahal lokasi itu sudah menjadi langganan banjir setiap musim hujan. “Bagaimana mitigasi pemerintah ini supaya tidak ada banjir yang lebih besar lagi. Apakah kita akan menunggu ada bencana sampai ada korban jiwa? Nah kan tidak,” tegasnya.
Selain itu, perbaikan hingga normalisasi sungai dinilai warga perlu dilakukan pemerintah. Termasuk pemerintah daerah menekan pengembang perumahan agar bertanggungjawab atas kondisi ratusan warga yang terdampak banjir. “Karena pemerintah yang memberikan izin, paling tidak ganti rugi materil. Banjir ini bukan kali ini tapi sudah ada historynya. Lelah kita setiap beli barang, banjir lagi, hanyut lagi, beli lagi banjir lagi, kan kasian kita,” keluhnya.
Warga pun seakan tertipu ketika membeli rumah di kawasan itu. Promosi yang menarik hingga menyuguhkan gambar rumah yang menggunakan granik memikat calon pembeli. Termasuk menjanjikan kawasan yang bebas banjir. “Tapi realisasinya apa,” tanyanya.
Menanggapi keluhan warga, Ketua Komisi III DPRD Lobar, H Jumahir mengaku sudah menampung seluruh aspirasi warga. Serta berjanji akan menggelar pertemuan berikutnya untuk lebih lengkap melakukan pembahasan atas permasalahan perumahan itu. Mengingat saat hearing kali ini, pihak pengembang tak datang. “Sudah kita layangkan surat beserta kepada OPD-OPD yang tadi hadir. Untuk pertemuan berikutnya akan lebih lengkap selain PU, Perkim dan DLH yang kita undang,” terang politisi Golkar itu.
Dari aspirasi warga dan mendengarkan saran para pihak OPD terkait, setidaknya ada beberapa solusi yang akan dilakukan bersama. Mulai dari penanganan darurat agar banjir tak terjadi, hingga penanganan jangka panjang dengan melakukan pembangunan talud penahan air. Sehingga bangunan itu kokoh dan tak mudah jebol diterjang luapan air sungai. “Harus ada kajian yang lebih konverhensif terhadap kondisi ini. Artinya teman-teman di PU dan di BWS (Balai Wilayah Sungai) kita percayakan untuk membuat desain yang sesuai kondisi,” ujarnya.
Disinggung terkait dugaan permainan izin untuk pembangunan perumahan itu, terlebih pihak desa mengaku tak pernah mengeluarkan rekomendasi, Jumahir mengatakan pihaknya belum menyelidiki dugaan itu. “Kita tidak berani cepat berkomentar atas hal itu, karena kita belum melakukan kajian atas dokumen pembangunan di lokasi tersebut,” ucapnya.
Namun Sekretaris DPD II Golkar Lobar ini menyebut kemungkinan adanya pembahasan yang dilakukan pihak desa kala itu dengan pengembang. Lantaran kepala desa yang sekarang menjabat tak mengetahui pembangunan saat kades terdahulu.
“Kades yang sekarang harus memfasilitasi aspirasi masyarakat walaupun dia tidak pernah berkomunikasi dengan pengembang pada saat pembangunannya, karena menjadi kewajibannya,” jelasnya.
Di tempat yang sama Wakil Ketua III DPRD Lobar, Ahmad Suparman menambahkan berdasarkan informasi yang didapatnya, Dinas PUPR Lobar sudah berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk penanganan beberapa titik sungai di Lobar. Salah satu lokasi yang ditanganani adalah sungai yang berada di belakang perumahan Bhayangkara Residence Desa Ranjok itu. “Kabarnya sudah ada anggarannya secara kolektif. Itu ada empat titik, di sungai Meninting, sungai belakang pasar Sandik, perumahan Bhayangkara dan sungai Medas,” beber politisi PPP itu.
Ia mengungkapkan, sekitar Rp 50 miliar sudah dipersiapkan pemerintah pusat untuk penanganan 4 sungai itu. Sehingga Suparman menganggap permasalahan perumahan Bhayangkara yang kerap banjir sudah ada titik terang penanganannya. “Kita Komisi III akan mengawal anggaran itu,” janjinya.
Seusai hearing, perwakilan pengembang perumahan Bhayangkara Residence datang ke gedung dewan Lobar ketika warga sudah bubar. Pihak pengembang pun langsung menemui Komisi III. Sayangnya ketika hendak dimintai tanggapan, perwakilan pengembang perumahan itu tak berani memberikan keterangan. “Belum ada perintah dari bos, mungkin nanti bos sendiri yang akan menyampaikan kepada wartawan,” jawabnya singkat. (win)