LOBAR—Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) menyarankan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat Gerung menunda resionalisasi pegawai. Sampai Rumah Sakit Gunungsari tipe D terbangun dan penambahan pelayanan rawat inap di beberapa puskesmas.
Sebelumnya Bupati Lobar mendesak rumah sakit plat merah itu untuk melakukan pengurangan pegawai demi efesiensi anggaran.
“Saya memberikan solusi kepada Pemda, kalau mau ambil kebijakanya itu, jangan sekarang. Tapi nanti setelah usulan rumah sakit Gunungsari Tipe D,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar Dr Syamsuryansyah yang dikonfirmasi disela menghadiri acara di RSUD Tripat, Kamis (14/8).
Meski rencana rasionalisasi pegawai itu sah dilakukan Pemda demi efisiensi anggaran dan menjalankan mandatori pemerintah pusat belanja pegawai 30 persen, namun dampak kebijakan itu harus tetap dipertimbangkan. Terlebih itu akan menimbulkan pengangguran intelektual baru.
“Pemerintah daerah harus memikirkan itu juga,” ucapnya.
Menurutnya dengan terbangunnya RSUD Gunungsari, RSUD Tripat dapat mengalihkan pegawai yang dirasionalisasi. Atau bisa juga memutasi ke sejumlah Puskesmas yang akan menambah pelayanan rawat inap.
“Itu solusinya, ditunda sambil menunggu pembangunan rumah sakit umum kita di Gunungsari dan puskemas kita yang non rawat inap menjadi rawat inap,” ujar pria yang akrab disapa Dr Syam tersebut.
Meski tidak dipungkiri ada beberapa Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang di RSUD seperti apoteker. Namun rasionalisasi itu tentu tidak akan berpengaruh pada jabatan teknis kesehatan yang dibutuhkan rumah sakit.
“Sepanjang tenaga itu dibutuhkan rumah sakit tidak boleh dong dikurangi, justru harusnya ditambah. Yang dipindah pegawai non teknis yang kapasitasnya tidak di rumah sakit, bisa dipindahkan ke tempat yang lain,” ucap politisi Perindo itu.
Ia mengharapkan SDM yang dipertahankan RSUD Tripat adalah yang memiliki kinerja bagus. Seperti apa yang selalu disampaikan Bupati Lobar.
“Kita ingin lihat komitmen beliau, kalau yang dipertahankan memiliki kinerja bagus kita apresiasi. Tetapi jika tidak, kita akan tanggapi,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Tripat dr Suriyadi mengaku masih menganalisasi beban kerja pegawai untuk rasionalisasi tersebut. Beberapa solusi yang disiapkan pihaknya seperti outsoursing dan pergeseran jabatan sesuai dengan pendidikannya. Ia berani memastikan tidak akan ada gejolak atas kebijakan yang diambil.
“Insya Allah tidak ada (gejolak), kita sudah bertemu dengan pegawai-pegawai rumah sakit. Jadi kita mendata ulang sesuai dengan pendidikannya. Kita tata ulang dia,” jelasnya.
Selain itu, RSUD Tripat terus melakukan penambahan layanan baru yang akan berimbas pada kebutuhan tenaga. Ia mengklaim masih ada solusi lain dengan berkolaborasi dengan Dikes untuk penempatan para pegawai tersebut.
“Insya Allah semua bisa kita selesaikan dengan baik. Insya Allah semua ada solusi, jadi jangan terlalu khawatir,” ucapnya.
Di tempat yang sama Bupati Lobar H Lalu Ahmad Zaini menilai RSUD Tripat kelebihan pegawai sehingga perlu dioptimalkan.
“Bisa jadi setelah analisis, dipindahkan ke perusahaan outsourching. Tetapi jangan terus membenani RSUD Tripat, supaya ini sehat. Tujuannya adalah, kalau RSUD ini sehat, keuangan bagus, bisa lakukan pengembangan untuk kepentingan masyarakat. Ini kan kesalahan masa lalu, tetapi kan saya ketiban sialnya saja,” jelas Bupati sembari berseloroh.
Terkait usulan dewan agar menunggu pembangunan Rumah Sakit di Gunungsari selesai, LAZ dengan tegas menyatakan bahwa hal itu tidak bisa.
“Kalau sudah spek-nya tidak bisa, ya bagaimana. Kan banyak yang nganggur-nganggur saja,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan RSUD Tripat harus segera ditangani. Jika dibiarkan berlarut-larut, akan semakin berat kondisinya.
“Maka lebih baik memperbaiki ini, kalau nanti dibilang nambah pengangguran, nanti kita bimbing agar tidak lagi menganggur. Jangan semua orientasinya menjadi pegawai, inikan mindset yang harus diubah,” pungkasnya.(win)