ilustrasi

MATARAM – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB masih menyisakan utang besar kepada kontraktor nilanya Rp 148,432 miliar.

 

“Itu baik Pokir maupun reguler,” ungkap Kepala Dinas Perkim NTB, Sadimin, kemarin.

 

Dijelaskannya, jumlah paket pekerjaan pada dinas yang menjadi lumbungnya program urusan jalan lingkungan maupun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencapai 1.100 lebih paket di tahun ini yang tercatat di APBD Murni 2022. Semua ini, dampak dari kondisi keuangan dan mekanisme pembayaran Pemprov melalui skema 30/70 persen. Akibatnya, kontraktor atau rekanan diharuskan mengubah kontrak alias addendum dari sebelumnya.

 

Sadimin mengaku, sampai saat ini progres pembayaran 30 persen baru sekitar 40 an paket. Tercatat, Surat Perintah Membayar (SPM) sudah keluar. Paket pekerjaan yang telah keluar SPM nya tentu telah melewati addendum kontrak.

 

“Yang sudah dikerjakan berita acaranya dan lain hampir 150 an paket,” bebernya.

 

Dari ribuan paket tersebut yang paling banyak jalan lingkungan. RTLH hanya sebesar 92 unit atau sekitar Rp 2 miliar.

 

Sementara itu pada APBD perubahan 2022 ini alokasi program pada Perkim hanya dialokasikan Rp 55 miliar. Adapun mekanisme pembayarannya belum diketahui seperti apa.

 

“Skema pembayarannya belum kita tahu,” sebut mantan staf ahli gubernur itu.

 

Ditambahkannya, melihat kondisi APBD NTB yang terbilang “sekarat” Sadimin tidak menampik fokus Pemprov 2023 hanya untuk membayar utang. Dinas Perkim sendiri tersisa dana Rp 4 miliar dari DBCHT dan itu tidak boleh dipakai membayar utang. Anggaran tersebut direncanakan untuk mengatasi penanganan kemiskinan ekstrem yang masuk dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Terpadu.

 

“Itu untuk 200 unit (RTLH) jenis perbaikan kembali (PK). 1 unit kita naikkan harganya menjadi 20 juta dengan ketentuannya bahannya Rp 17 juta upah tukang Rp 3 juta,” terangnya.

 

Sadimin mengaku RTLH masih menjadi masalah besar di NTB. “Selama masih ada orang miskin RTLH  masih ada,” sebutnya.

 

Berdasarkan data yang disiperlihatkan ke Radar Mandalika, jumlah RTLH di NTB sebesar  206.760 unit untuk 1.499.563 KK. Lalu jumlah masyarakat NTB yang belum memiliki rumah alias bakclog sebanyak 209.866 orang.(jho)

 

 

.

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 353

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *