LOBAR–Warga Dusun Murpeji Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar terus mempertanyakan kapan kejelasan pembayaran lahan mereka yang terdampak bendungan. Warga lelah menunggu janji pembayaran lahan mereka. Pasalnya sudah hampir setahun warga dijanjikan akan segera dibayarkan. Namun hingga kini warga setempat belum juga menerimanya.
Kini beberapa warga dihantui oleh kekhawatiran terjadinya bencana alam. Pasalnya lokasi sejumlah pemukiman di Dusun Murpeji dekat dengan pengerjaan proyek bendungan itu yang tengah dikerjakan di Desa Bukit tinggi. Meski terdapat sungai yang memisahkan kawasan itu.
“Kalau dibilang terganggu, kita sangat-sangat terganggu. Karena suara bisik, kemudian kekhawatiran longsor, terus kalau air besar (sungai) datang pasti akan beralih kearah timur (pemukiman warga). Karena sebelah barat agak tinggi (dampak proyek),” ungkap salah satu warga Dusun Murpeji, Jumrah yang ditemui, kemarin.
Selain itu dampak kebisingan itu membuat warga sulit beristirahat. Akibatnya banyak petani yang tidak pergi Bertani, karena fisik yang lemah kurang istrirahat.
“Ada warga yang sampai berutang untuk makan saja,” bebernya.
Sebagaian warga yang berada di seberang sungai itu masih tetap bertahan dirumah mereka. Sebalum lahan mereka dibayarkan. Karena sebagian tidak memiliki tempat tinggal lain.
Meski sudah ada lokasi relokasi yang disiapkan. Hingga kini pekerjaan pembanguan masih berlangsung. Sehingga warga hanya bisa berharap lahan bisa segera dibayarkan.
“Kita masyarakat ini jadinya menunggu dan terus menunggu jadinya. Dari 2019 sampai 2020 ini belum ada kepastian pembayaran lahan,” ujarnya.
Diakuinya pemerintah menjanjikan pembayaran akan dilakukan pada Januari 2020 lalu. Namun hingga bulan ke dua 2020 ini tak kunjung datang. Warga semakin binggung atas kondisi itu. Terlebih warga masih berhutang pembayaran lahan lokasi relokasi yang kini tengah dibangunkan pemukiman. Walaupun bangunan rumah dari bantuan rumah tahan gempa (RTG).
“Jadi rumah kita sudah berdiri tetapi tanahnya belum dibayar. Jadi kita tidak enak sama yang punya tanah ini,” jelasnya.
Ia mengaku sudah menayakan kejelasan kapan pembayaran itu kepada Pemerintah Desa (Pemdes) setempat. Jawaban desa bahwa proses masih berlangsung di pemerintah. Bahkan kabarnya Camat Lingsar sudah mendatangi langsung Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
“Mudah-mudahan ada solusi yang menyegarkan masyarakat agar segera dibayar,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan Ramli Ahmad salah seorang warga setempat yang lahannya juga belum dibayar. Ia mengaku merasa kecewa dengan pihak pemerintah. Lantaran selalu dijanji-janjikan akan dibayar. Padahal warga sudah begitu mendukung pembangunan mega proyek itu.
“Tetapi kenapa, semakin kita buka jalan mereka, kok mereka kayak gini. Kami merasa kecewa dengan BWS, pemerintah daerah juga harus memperjuangkan kami,” keluhnya.
Ia meminta agar Pemda baik kabupaten maupun provinsi turun melihat kondisi warga yang terdampak bendungan itu. Dimana letak warga itu berada di bawah perbukitan. Juga berdekatan dengan sungai yang akan dibendung. Masih ada warga terdampak gempa yang tinggal di tenda. Kini malah lahan mereka belum dibayarkan.
“Sudah terkena bencana gempa alam, malah kini kena bendungan. Jadi warga di bawah ini, mau membangun di atas, tetapi uang tidak ada,” ujarnya.
Kini pihaknya menuntut pemerintah segara membayar lahan mereka. Sebab jika hingga 8 Februari 2020 mendatang tak ada kejelasan. Ia bersama warga lainnya siap mendemo kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB.
“Kami akan lihat sampai 8 Februari,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dusun Murpeji, Sahabudin mengaku belum ada kabar pasti kapan lahan itu dibayar. Namun dari informasi kemungkinan pembayaran itu akan dilakukan pada akhir Februari atau awal Maret.
Diakuinya proses pembayaran itu tengah berada di LMAN. Pihak Camat pun sudah datang ke LMAN untuk menayakan kapan kejelasnnya.
“Beliau diberikan kejelasan bagaimana prosesnya,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Desa Setempat.
Hal sama juga diungkapkan Kepala Desa Dasan Geria, Muhammad Nawa Komparesa. Ia mengaku jika pihaknya tetap berkoodinasi dan behubungan dengan BWS untuk menanyakan kapan pembayaran.
Menurutnya segala kabar terbaru pihaknya tetap menyampaikan kepada warga. Baik itu prosesnya maupun sampai mana tahapannya.
“Dan Alhamdulillah, tahapannya ini kalau ibarat orang main bola, tinggal tendang ke gawang saja,” ujarnya.
Ia mengatakan sejauh ini tidak ada laporan kekurangan berkas dari pihak BWS yang dibawa ke LMAN. Namun ada beberapa bidang lahan yang tengah dalam tahapan verifikasi. Meski demikian ia memastikan itu sudah tidak ada kendala. Menurutnya lahan warganya yang belum terbayar itu sebanyak 255 bidang tanah. (win)