Sikap Menteri Agama Dinilai Ngawur

  • Bagikan
IMG 20211223 WA0025
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Sudirsah Sudjanto

MATARAM – Sikap Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas yang memberhentikan empat Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Masyarakat (Bimas) di Kementerian Agama. Posisi Dirjen yang dicopot yaitu Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto, Dirjen Bimas Buddha Caliadi, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro, dan Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury.

Selain itu, Inspektur Jenderal dan Kepala Balitbang-Diklat juga diberhentikan dari jabatannya. Membuat Ketua Dewan Pengawas Majelis Budhayana Indonesia, Nusa Tenggara Barat, Sudirsah Sudjanto menyebut, sikap Menteri Agama sangat Ngawur.

“Kebijakan Menag sangat ngawur, mencopot empat Dirjen non Muslim, kenapa difungsionalkan, kecuali di posisi yang sama dan eselon sama, mungkin tidak akan dipersoalkan,” ungkapnya.

Politisi Partai Gerindra NTB ini sangat menyayangkan keputusan Menag, telah mencerderai umat Budha. Sehingga, dirinya meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo, mencopot Menag dan Sekretarisnya.

Menurut Sudirsah, jika pencopotan empat Dirjen itu ada kaitan persoalan hukum, misalnya Narkoba, perbuatan asusila, dan lainnya maka, sangat dipahami dan tidak akan reaksi dari kalangan non muslim.

“Ini kan tidak masuk akal tiba-tiba di copot. Apakah ini bukan namanya diskriminasi terhadap non muslim. Sementara, Dirjen yang Muslim tidak  digeser,” tegasnya.

Dikatakan Anggota Komisi IV DPRD NTB ini, kalau melihat kinerja Ciliadi yang merupakan putra Lombok Utara itu tidak diragukan. Saat menjabat Pembimas Budha di Kanwil Kemenag NTB, mampu mendekatkan umat.

“Intinya, ini sangat Ngawur dan terkesan diskriminatif terhadap non muslim,” ujarnya.

Oleh karenanya, ia akan minta ke Komisi VIII DPR RI untuk memanggil Menag RI, mempertanyakan alasan pencopotan empat Dirjen dan dua Irjen. “

“Andai pun itu hak prioregatif seorang Menteri, tapi harus berdasarkan kesalahan, bukan terkesan mendiskriminasi non muslim seperti ini,” tutupnya.

Bahkan lanjutnya, Sudirsah sudah meminta kepada semua lembaga dan organisasi Budha di NTB, untuk melakukan upaya dan bersurat ke Presiden agar mengevaluasi Menag. (jho)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *