LOTIM – Pemerintahan HM Sukiman Azmy dan H Rumaksi SJ mengangkat enam misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari enam misi yang diusung pemerintahan ini, hanya misi keenam yang tak bisa tertunaikan sebab terbentur kebijakan dan regulasi di tingkat pusat.
Enam misi tersebut, mulai dari membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang berdaya saing dan mutu pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau. Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.
Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik dan religius, serta menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis. Serta misi keenam, mendorong reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh dan pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih, berorientasi kepada pelayanan publik.
Sekda Lotim, HM Juaini Taofik menjelaskan, misi keenam tak bisa dicapai karena terbentur aturan yang ada, dan adanya kebijakan moratorium dari pusat.
“Kami akui, yang nyata-nyata tidak bisa tercapai hanya misi keenam ini,” tegasnya.
Dijelaskan, misi pertama terjadi pemerataan salah satunya seperti sektor infrastruktur jalan, bisa dilihat jumlah kemantapan jalan sebelum tahun 2018 dan setelah tahun 2018 sampai 2023 ini mengalami peningkatan. Pada misi kedua seperti pendidikan dan kesehatan dulu hanya memiliki dua Rumah Sakit (RS) milik pemerintah, namun sekarang Lotim memiliki enam RS. Belum lagi jumlah Puskesmas mengalami peningkatan, yang kesemuanya bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Bahkan Lotim mampu mencapai 92 persen Universal Health Coverage (UHC), dimana sebelumnya di posisi 80 persen lebih.
Masih Sekda menjelaskan, bicara pembangunan perekonomian yang tertuang dalam misi ketiga, saling terkait antara sektor satu dengan lainnya. Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat bertumpu pada kearifan lokal, seperti pertanian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lotim juga naik dari peringkat sebelumnya, dan kemiskinan juga menurun.
Bicara misi keempat yakni pemberdayaan perempuan dalam sosial politik, perlindungan dan pemberdayaan, sudah dibuktikan dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA), pembentukan regulasi serta pembangunan kepemudaan. Sedangkan misi kelima, juga telah terlaksana dengan baik.
“Ukuran berhasil tidaknya RPJMD, tidak bisa kita samakan dan ukur dengan prioritas periode sebelumnya dengan periode sekarang,” tegasnya.
Lebih jauh diungkapkan Juaini, dari pemerintahan periode sebelumnya dan sekarang sifatnya inkrementalis atau saling menyempurnakan. Seperti produk pembangunan Rumah Sakit Lombok Timur (RSLT) dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, namun dioperasionalkan periode ini. Demikian juga pembangunan Kantor Bupati dibangun masa pemerintahan periode pertama Bupati (HM Sukiman Azmy, redd) dilanjutkan oleh pemerintahan periode 2014-2018.
“Harus disyukuri di Lombok Timur tidak ada pembangunan yang mangkrak. Karena setiap pembangunan, saling disempurnakan oleh periode masing-masing pemerintahan,” pungkasnya.(fa’i/r3)