MATARAM-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram mengaku masih kekurangan Sarana dan Prasarana (Sarpras). Misalnya, mobil patroli hinggat truck. Saat ini, mobil patroli masih kurang empat dan truck angkut porsonel ada satu dan kondisinya memprihatinkan. Sementara untuk truck angkut barang tidak ada.
Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengatakan, saat ini mobil patroli yang digunakan dari tahun 2000 hingga kini masih digunakan dan ditakutkan akan membahayakan keselamatan porsonel Satpol PP Kota Mataram saat berpatroli. Sebab, untuk kendaraan patroli pada tahun 2005 keatas seharusnya sudah dikandangkan. Untuk itu, kendaraan patroli perlu adanya peremajaan.
“Arahan pak menteri sudah jelas, selaku perangkat daerah yang merupakan bagian dari urusan wajib Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 tentag Pemda, Satpol PP bagian dari perangkat daerah dan Pemda harus memperhatikan Sarana dan Prasarannya,” terangnya.
Bayu mengkhawatirkan dengan minimnya fasilitas, pada saat melakukan pengawalan ditakukkan akan mogok dan tentu hal ini sangat memalukan terlebih Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi. Serta dengan kondisi truck angkut pasukan kondisinya mengkhawatirkan keselamatan para porsonel. Truck yang dimiliki juga sering dipergunakan oleh instansi dan sekolah-sekolah serta perguruan tinggi yang ada di Kota Mataram.
“Loteng armadanya puluhan, kok kita ibu kota dua,” sesalnya.
Kata dia, gubernur NTB dan Wali Kota Mataram telah mendapatkan Karya Satya Peduli Pol PP, hal ini menjadi tanggungjawab berat yang harus diembannya. Untuk itu Bayu berharap porsi anggaran ditingkatkan untuk Satpol PP minimal diatas 10 Persen dari APBN. Sebab untuk urusan wajib lainnya seperti Pendidikan, Kesehatan, Sosial, PUPR, dan Perkim tinggi. Sementara untuk urusan wajib keenam tidak diperhatikan dan sangat kecil.
“Pak Gubernur dan Pak Wali dapat Karya Satya Peduli Satpol PP, maka harus menunjukkan perhatiannya kepada Satpol PP,” harapnya.
ia mengakui, terkait pengadaa dua tahun lalu sudah diajukan dan dewan sudah menyetujui. Namun kembali tim anggaran dan letak macetnya berada dipenentu anggaran dan pihaknya tidak mengetahui.
“Sejak saya jadi kepala POL PP 2 tahun lalu sudah diajukan,” tutupnya. (ton)