SLEMAN, DIY, 06/10 (ANTARA)–Ada sesuatu yang berbeda pada peringatan hari ulang tahun TNI, 5 Oktober, tahun ini. Monas tidak menjadi panggung bagi parade panjang kendaraan tempur, deru pesawat, dan barisan alutsista seperti yang selama ini akrab dalam perayaan Hari TNI.
Puncak peringatan HUT ke-81 TNI dipindahkan ke Lapangan Prima, Kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, dan berlangsung dalam upacara yang lebih sederhana dan khidmat.
Bagi publik yang terbiasa dengan ritual kemegahan, ketiadaan parade akbar itu mungkin terasa seperti sebuah pengurangan. Namun, ada kalanya sebuah perayaan justru menemukan maknanya ketika ada sesuatu yang tidak dipertontonkan.
Ratusan kendaraan dan alutsista yang semula hendak memenuhi Monas tidak jadi berbaris. Sailing pass di Teluk Jakarta pun ditiadakan. Sebagian prajurit dan armada justru difokuskan untuk tugas penanganan bencana dan misi kemanusiaan di berbagai daerah.
“Banyak prajurit yang sedang melaksanakan penugasan penanganan bencana,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas seperti dikutip ANTARA.
Beberapa pekan sebelumnya, masyarakat memang telah sempat melihat wajah TNI yang lebih gemerlap melalui TNI Fair di Monas.
Kini, ketika hari ulang tahun tiba, panggung itu justru menjadi lebih kecil.
Ada hal menarik yang patut direnungkan dari perubahan tersebut. Kekuatan militer ternyata tak selalu hadir lewat deru mesin tempur atau kilau tank baja. Terkadang, justru lebih terpancar saat seorang prajurit melangkah turun dari panggung, mengenakan perlengkapannya, lalu bergegas menuju tempat seseorang yang membutuhkan pertolongan.
Terlepas dari itu, bagaimanapun bentuk perayaannya, selalu ada hal yang menggetarkan dari peringatan HUT TNI. Momen ini mengingatkan kita bahwa negara bukan sekadar kumpulan warga yang kebetulan tinggal di dalam batas yang sama, melainkan rumah bersama yang harus dijaga.
Di sinilah tema Hari TNI tahun ini, “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, terasa begitu bermakna. Kalimat tersebut menyimpan urutan yang penting: dimulai dari kuat, menjadi berdaulat, hingga akhirnya mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
Urutan tersebut seolah-olah mengingatkan bahwa kekuatan TNI bukan tujuan terakhir, tapi alat untuk mencapai sesuatu yang lebih mendasar, yaitu kehidupan bersama yang aman, layak, dan bermartabat.
Keris
Dalam khazanah budaya Jawa dan Nusantara, ada sebuah metafora menarik tentang hakikat sebuah kekuatan yang disimbolkan dengan keris.
Seperti dikemukakan Bambang Harsrinuksmo dalam Ensiklopedi Keris (2004), keris bukan sekadar sebilah logam tajam. Senjata ini lahir dari perpaduan berbagai unsur, mulai dari wilah, ganja, ukiran hulu, warangka, hingga pengetahuan mengenai bagaimana sebuah senjata dibuat, diperlakukan, dan dimaknai.
Hakikat kekuatan keris, dengan demikian, bukan semata-mata terletak pada ketajamannya; Bilahnya boleh tajam, tetapi ketajaman itu bukan keseluruhan dari keris. Ada hulu tempat tangan menggenggam, ada warangka tempat bilah disimpan, dan ada manusia yang menentukan ke mana keris diarahkan.
Bilah yang terlepas dari kendali bukan lagi alat perlindungan. Ketajamannya dapat berubah menjadi ancaman, bahkan bagi tangan yang semula menggenggamnya.
Metafora sederhana ini barangkali dapat membantu kita memahami hubungan TNI dan rakyat.
TNI adalah salah satu bentuk kekuatan negara yang memang harus tajam ketika berhadapan dengan ancaman. TNI membutuhkan disiplin, keberanian, teknologi, kecakapan, dan kemampuan menggunakan kekerasan secara sah ketika negara memang menuntutnya.
Namun, kekuatan militer tidak memperoleh maknanya dari ketajaman atau kecanggihan senjata semata. Maknanya ditentukan oleh tangan yang mengendalikannya, kepentingan yang dilindunginya, serta hukum dan pertanggungjawaban yang membatasi penggunaannya.
Rakyat, dalam pengertian itu, bukan penonton parade militer. Rakyat adalah alasan mengapa pertahanan negara diperlukan.
Karena itu pula ada baiknya kita melihat kembali sebuah gerakan salut (menghormat) yang begitu akrab dalam upacara militer.
Kita mengenal salut sebagai gerakan tangan menuju pelipis. Mungkin karena gerakan ini begitu rutin dilakukan, maknanya jadi mudah dilupakan.
Dalam berbagai penjelasan mengenai sejarah penghormatan militer, gestur salut berkaitan dengan tindakan membuka atau menunjukkan diri, memperlihatkan tangan, wajah, atau sesuatu yang sebelumnya menutupi identitas seorang ksatria.
John Keegan dalam A History of Warfare (1993) menyebutkan, apa pun variasi sejarahnya, inti simbolik dari gerakan salut tetap, bahwa penghormatan membutuhkan pengakuan terhadap pihak lain.
Karena itu, salut terbesar seorang prajurit kepada rakyat bukanlah gerakan tangan dalam sebuah upacara. Salut terbesar adalah ketika rakyat merasa aman.
Aman bukan hanya karena tidak ada tentara asing memasuki wilayah negara. Aman juga berarti petani tidak merasa terusir dari tanahnya, nelayan tidak merasa asing di lautnya sendiri, anak-anak dapat bersekolah tanpa ketakutan, dan keluarga di perbatasan dapat memikirkan makan malam tanpa terlebih dahulu bertanya apakah negara masih mengingat keberadaan mereka.
Sejarah Indonesia memberi pelajaran yang menarik mengenai hubungan itu. Tentara nasional tidak tumbuh seperti perusahaan modern yang dibangun dari sebuah kantor pusat, kemudian mengembangkan cabang-cabangnya ke seluruh negeri. Sebaliknya, TNI tumbuh di tengah keadaan darurat revolusi, terbentuk dari laskar-laskar atau milisi dan dukungan penuh masyarakat yang menyediakan tempat berlindung, logistik, informasi, hingga jiwa dan raga mereka.
Kisah Jenderal Soedirman menjadi salah satu ingatan paling kuat tentang hubungan tersebut. Ketika bergerilya dalam keadaan sakit, ia tidak bergerak di ruang kosong bernama negara. Ia bergerak di tengah rakyat.
Ketika itu, Republik yang masih muda bertahan bukan hanya karena ada orang yang memegang senjata, melainkan juga karena ada masyarakat yang bersedia menjadi ruang hidup bagi perjuangan itu.
Kini wujud perang telah berubah. Musuh tidak selalu datang dalam bentuk pesawat tempur atau derap pasukan di perbatasan. Musuh dapat hadir sebagai serangan siber, krisis pangan, bencana ekologis, lumpuhnya rantai pasok, hingga derasnya disinformasi.
Oleh karena itu, kedekatan TNI dan rakyat tidak boleh berhenti sebatas simbol; Ini bukan sekadar mengenai prajurit yang menggelar aksi sosial atau membagikan bantuan. Lebih dari itu, pertahanan negara memerlukan pengerahan seluruh komponen bangsa (mulai dari militer, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, hingga masyarakat sipil) demi menjaga keberlangsungan hidup bersama.
Pertahanan, dengan kata lain, tak lagi hanya berbicara tentang bagaimana menghadapi musuh, tapi juga berbicara tentang bagaimana menjaga manusia tetap dapat hidup.
Bangsa ini membangun pertahanan bukan agar kekuatannya semata-mata tampak gagah di mata dunia. Pertahanan dibangun agar manusia di dalamnya dapat berkarya tanpa rasa takut, bekerja tanpa merasa terancam, makan tanpa kecemasan, dan menatap hari esok tanpa merasa ditinggalkan.
Keris mengajarkan bahwa bilah yang tajam tidak pernah cukup. Bilah membutuhkan hulu, sarung, tangan, dan tujuan.
Begitu pula negara. TNI adalah salah satu bilah kekuatan yang menjaga republik. Tetapi rakyatlah alasan mengapa bilah itu harus dijaga, sementara hukum menentukan ke mana ia boleh diarahkan.
Di sanalah hakikat kekuatan menemukan wujudnya yang paling bersahaja sekaligus paling mulia. Bukan ketika negara tampak gagah di hadapan dunia, melainkan, misalnya, ketika seorang warga di pelosok negeri merasa bahwa negara sungguh-sungguh hadir untuknya.
Maka, 5 Oktober semestinya bukan sekadar perayaan untuk mengagumi megahnya alutsista dan kekuatan militer kita. Momen ini adalah ruang perenungan: apakah kekuatan yang diperagakan itu benar-benar bisa membuat rakyat menatap hari esok tanpa rasa gentar?
Itulah salut yang paling tulus dari Tentara Rakyat. Bukan sebatas tangan yang terangkat ke pelipis, melainkan hadirnya jaminan keamanan agar rakyat dapat tenang bercocok tanam, bersekolah, bekerja, berkesenian, bercinta, membesarkan anak, dan tidur dengan nyenyak. (Oleh Dadan Ramdani/Editor: Sapto Heru Purnomojoyo)