RTLH PR Besar Pemprov NTB

ratusan ribu rtlh di grobogan belum tertangani ternyata ini sebabnya m 173222

ilustrasi

MATARAM – Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Provinsi NTB. Tercatat ada 83 ribu RTLH yang butuh diselesaikan. Pemrorv sendiri mengaku angka itu harus dikeroyok baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten kota.

“RTLH yang masih harus kita tanganai secara keroyokan,” ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Azhar, kemarin.

Menyelesaikan RTLH sesuai dengan target nampakanya belum bisa dilakukan. Pasalnya Covied -19 menjadi kendala utama saat ini. Di tahun ini RTLH yang bisa dikerjakan hanya 83 paket  atau sebanyak 900 unit rumah, terdiri dari pekerjaan rumah layak huni dan peningkatan kapasitas. Rumah layak huni itu bangunan baru sementara peningkatan kapastisan bantuan stimulus (rehab rumah), material didatangkan termasuk ongokos tukang juga dibayarkan oleh pemerintah. Jumlah sebaran pengerjaan mengikuti jumlah penduduk miskin paling banyak di daerah. Misalanya, Lombok Timur lalu Lombok Tengah dan seterusnya.

“Yang banyak pengerjaannya rehab rumah stimulus itu,” katanya.

Mantan Kadis PUPR itu menjelaskan paket yang dikerjakan itu jauh dari rencana awal sebelum covied-19 dimana direncakan yang harus dikerjakan sebanyak 900 paket dan Perkim pun sudah menandatangi kontrak dengan rekanan namun dampak Corona pihaknya terpaksa menyesuaikan. Awalnya Perkim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghendaki memutuskontrak namun dengen pertimbangan DPRD NTB hal itu tidak jadi dilakukan. Perjanjian kontrak harus tetap dijalankan meski konsekuwensinya harus dibayarkan 30 persen sisanya baru bisa dibayarkan di tahun 2021.

Dijelaskannya untuk nilai kontrak tahun ini sejumlah Rp 126.340.970.000,00  dengan rincian pengerjaan bidang Perumahan sebanyak 92 paket dengan nilai 16.730.000.000,00  dan pengerjaan bidang Permukiman sebanyak 592 kontrak dengan nilai RP 109.610.970.000,00.  Dengan adanya rasionalisai anggaran maka rekanan dengan terpakas hanya bisa dibayarkan 30 persen.

“Total nilai kontrak 126 Miliar, tahun ini hanya  dibayar 36 Miliar sisanya tahun depan Rp 89 Miliar,” jelasnya.

Terkait dengan penyelesaian RTLH itu sesuai dengan RPJMD Zul Rohmi di tahun 2023  harus bisa tuntas hingga 98 persen. Azhar hanya berharap kondisi ekonomi daerah bisa pulih tahun mendatang. Untuk rencana pengerjaan RTLH di 2021 pun akan melihat kondisi pendapatan daerah terlebih dahulu.

“2021? Ada RPJMD meski akan direvisi targetnya. Kita harus tuntaskan tergantung kondisi pendapatan tahun besok. Yang jelas tahun ini kita sudah banyak berkurang jumlah RTLH nya,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Bupati Lotim Harap Perpadi Tetap Eksis

Read Next

Pilkades Ditunda, Cakades Akan Demo

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *