MATARAM – Setidaknya ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) masih ada di NTB. Sekarang ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemrprov NTB, namun detik ini belum terlihat solusi cepat untuk menuntaskannya.
“Kita usulkan lebih dari 3.000 RTLH (untuk menutupi kekurangan) di Kementrian PUPR,” ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB, Jamaluddin, kemarin.
Usulan langsung Gubernur NTB, Zulkieflimansyah itu dengan tujuan agar bisa diintervensi oleh pusat. Ia sangat mengharapkan program tersebut dapat direalisasikan tahun ini, selaian keterbatasan anggaran daerah mengingat Provinsi NTB juga saat ini menjadi perhatian nasional.
“Sekarang kita ajukan lagi lewat APBN dari Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Nusa Tenggara I Kementerian PUPR. Di sana ada program BSPS namanya yang hampir sama juga dengan RTLH,” beber Jamal.
Dia mengatakan, jumlah pembiayaan untuk perbaikan rumah di Provinsi NTB melalui program RTLH yaitu Rp 17,5 juta per unit untuk peningkatan kualitas rumah, sementara program BSPS Kementerian PUPR dibekali dengan Rp 20 juta per unit rumah.
Untuk jumlah RTLH yang akan diperbaiki melalui APBD Provinsi NTB jumlahnya masih sangat terbatas yaitu sekitar 150 unit rumah lantaran keuangan yang masih terbatas. Perbaikan RTLH itu sebagian besar atau sekitar 80 persen dianggarkan melalui program pokir DPRD NTB, sementara 20 persen melalui penajaman RPJMD dari hasil kunjungan Gubernur NTB ke desa-desa. Itupun belum bisa semua tertangani oleh Pemprov NTB, sehingga program ini akan dilakukan secara bertahap.
“Mudah-mudahan kedepannya semua yang mengajukan proposal dari hasil kunjungan itu bisa terpenuhi,” harapnya.
Adapun RTLH yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB jumlahnya puluhan ribu dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Sebab, Lotim menjadi kabupaten yang paling padat penduduknya, sehingga jumlah RTLH juga masih banyak.
“Ini yang menjadi perhatian kita bersama, kolaborasi, sinergitas antara kabupaten/kota se-NTB dan pemerintah pusat,” katanya.
Jamal mengatakan, alokasi APBD untuk rumah kumuh tahun ini berkurang dibandingkan tahun lalu. Meski tidak disebutkan nominal anggaranya namun menurutnya program RTLH 80 persen merupakan pokok pokok pikiran DPRD NTB. Sisanya merupakan penajaman RPJMD.
“Lebih banyak Pokir. 20 persen hanya penajaman RPJMD,” terangnya.
Jamal mengakui Pemprov masih belum bisa mengatasi keselurhan RTLH tersebut. Untuk itu dia mengimbau wakil rakyat supaya pokirnya bisa lebih banyak dialihkan untuk Pokir.
“Kita minta lah supaya lebih banyak untuk RTLH,” tegasnya. (jho)