MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melibatkan sebanyak 534 IKM/UKM lokal untuk pengadaan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II.
Berdasarkan arahan Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah, Rabu (27/5) lalu, produk-produk yang terdapat pada JPS Gemilang tahap II haruslah hasil produksi IKM/UKM lokal di NTB.
“Dengan memberdayakan produk lokal, pembangkitan ekonomi NTB di tengah pandemi dapat lebih cepat,” ujar Zulkieflimansyah
Rapat juga diikuti oleh para asisten, staf ahli Gubernur, Dinas Industri, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda Olah Raga, Inspektur, Biro Humas dan Protokol dan Dirut PT. GNE ini akan memastikan kelengkapan dan kesiapan JPS Gemilang tahap II.
Pemerintah Provinsi NTB melibatkan lebih banyak IKM/UKM. Terdata sebanyak 534 IKM/UKM yang tersebar di seluruh NTB akan berpartisipasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB H Lalu Gita Ariyadi berharap agar setiap proses penanganan Covid-19 ini dapat menjadi pembelajaran bagi NTB kedepannya.
Sekda juga mengapresiasi kerja keras seluruh tim dan mengajak untuk terus menjalin komunikasi yang baik.
“Mari kita tampil mempesona sehingga apa yang kita kerjakan ini dapat menyenangkan bagi semua,” ajaknya
JPS Gemilang tahap II yang akan diluncurkan pada 30 Mei 2020 ini akan didistribusikan kepada 110.000 KK Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 15.000 KK Non DTKS, sehingga total yang menerima JPS Gemilang tahap II yakni 125.000 KK.
“Sebanyak tujuh gudang pun disiapkan dalam pendistribusian di seluruh NTB,” katanya
Terakhir, Sekda mengingatkan bahwa mutu dan kualitas produk JPS Gemilang harus benar-benar dipastikan sebelum didistribukan sehingga sampai pada tangan masyarakat dengan baik (jho)