PRAYA – Persoalan lahan di KEK Mandalika kembali keras dipersoalkan warga di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Tidak main-main kali ini warga yang mengaku terzolimi pemerintah bahkan PT. ITDC meminta bantuan orang di Jakarta untuk mendampingi mereka.
Sebelumnya, Lalu Wiretabe warga Desa Pengengat yang mengaku perwakilan pemilik lahan yang belum dibayar membeberkan, jika sejak 1990 hingga tahun 2000, ITDC tidak pernah membeli bukit yang masuk dalam sketsa pembangunan di mandalika. Pasalnya, hanya Bukit Bantar dan Merese yang sudah dituntaskan, lainnya belum.
“Bukit Koleh dan Bukit Monte dan banyak lagi bukit di sekitar Sirkuit Mandalika itu tidak pernah dibayar. Saya di Dusun Petiwung saat penanaman bunga di bukit itu kami hadang karena tidak pernah dibayar,” ungkapnya saat pertemuan di Praya, Selasa kemarin.
Lalu Wiretabe menegaskan, pihaknya menyebutkan luas lahan yang belum dibayar pemerintah dalam hal ini ITDC sekitar 6-7 hektare di sebelah timur gerbang utama sirkuit (tempat patung Jokowi, red).
“Kalaupun mau dibayar kami siap menyesuaikan harga,” katanya.
Sementara koordinator warga terzolimi, Lalu Prayadi membenarkan banyak lahan warga belum tuntas dibayar pemerintah. Warga yang berasal dari Desa Sengkol dengan lokasi lahan di Dusun Ebangah, Dusun Keliuh dan Tanjung Aan. “Ada juga di dalam areal pagar Sirkuit Mandalika,” sebutnya.
Dibeberkannya luas lahan belum selesai dibayar. Di dalam Sirkuit Mandalika seluas 20 hektare, di sekitar sirkuit 33 hektare dan lahan di areal Pantai Aan seluas 205 hektare.”Itu sudah rinciannya,” tegasnya.
Di tempat yang sama, pendamping warga yang datang dari ibu kota, Doktor Risman Pasaribu mengatakan, pihaknya ikut turun dalam rangka mencari akar masalah lahan di kawasan Mandalika.
Doctor Risman mengaku sebagai penerima kuasa warga yang terzolimi bersama timnya akan menuntaskan persoalan ini. Dirinya berharap pemerintah segera menyelesaikan pembayaran kepada orang yang berhak.
“Banyak beredar pembayaran sudah tuntas, tapi tidak ke tangan yang punyak hak sebenarnya. Sekarang ini kita berkumpul betul-betul kepada masyarakat bukan kepada yang mengaku-ngaku,” ungkapnya tegas.
“Kami mengawal sekitar 30 orang warga,” sambung dia.
Pria yang juga merupakan perwakilan Wakil Sekretaris Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Nasional ini berjanji akan terus melakukan audiensi dengan bupati, gubernur dan para menteri terkait di pusat.
“Di pusat saya sudah surati Pak Ercik Tohir, Mahfud MD, Hary Tano Sudibyo. Saya akan temui mereka usai dialog bersama pemilik lahan, cek ke lokasi dan dengan bupati bahkan gubernur,” katanya tegas.(tim)