KLU-Pengerjaan proyek pembangunan kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berlanjut. Masa kontrak pembangunan kantor ini pun berakhir Desember 2024.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU Rangga Wijaya mengatakan, progres pengerjaan gedung kantor DPRD sampai saat ini baru mencapai 52,71 persen. Pihaknya juga sudah melakukan rapat evaluasi terkait dengan pengerjaan proyek ini dengan kontraktor dan pihak terkait.
“Kita sudah mendengarkan langkah langkah dari kontraktor disisa waktu efektifnya 27 hari. Kontrak ini sejatinya berakhir 18 Desember, tapi ada Addendum atau penambahan waktu sampai 30 Desember 2024,” ujarnya, Rabu (4/12).
Penambahan waktu ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya karena kondisi cuaca yang belakangan ini sering terjadi hujan. Sehingga sedikit tertunda untuk pengerjaan pengecoran. Dan pertimbangan lainnya, pemotongan pohon yang membutuhkan waktu sehingga mulai pengerjaan sedikit mundur.
“Pengecoran balok lantai dua itu ditunda terus karena hujan,” jelasnya.
Pembangunan gedung DPRD KLU ini dipastikan tidak bisa selesai hingga waktu yang ditentukan.
“Sampai dengan 30 Desember tentu kita tidak bisa mencapai 100 persen. Mungkin menyisakan sekitar 15 persen, tentu nanti kita ambil tindakan disisa pekerjaan ini,” terangnya.
Pasalnya, jika memaksakan mengejar 100 persen pengerjaannya sampai 30 Desember, dikhawatirkan finishingnya tidak rapi. Untuk itu pihaknya mengecek progres pembangunan kantor DPRD. Apalagi nantinya kantor DPRD akan langsung berhadapan dengan alun-alun kecamatan Tanjung.
“Jadi ketika kita bangun gapura di alun-alun itu, begitu masuk visitor atau pengunjung itu bisa melihat tampak gedung DPRD, sama seperti Bappenas yang ada di Jakarta. Makanya, gedung DPRD ini harus finishingnya kita buat serapi mungkin,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pembangunan kantor DPRD berlokasi di depan Inspektorat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7 miliar. Sedangkan anggaran pembangunan kantor Dinsos yang dibangun pada waktu yang bersamaan di areal gedung PLUT menghabiskan anggaran sekitar Rp 3 miliar lebih dan progresnya pun hampir sama.
Diketahui, rencana awal pemerintah pada tahun 2024 ini dibangunkan dua kantor OPD dan satu kantor DPRD. Namun setelah melalui pembahasan TAPD ada beberapa pertimbangan, yakni pertimbangan desain dan waktu. Maka dari itu disepakati untuk membangun satu kantor OPD saja dan DPRD dengan bangunan 2 lantai dan Dinas Sosial satu lantai.(dhe)