POTES soal makanan MBG yang dinilai “seadanya” tidak bisa disikapi dengan emosi, apalagi dengan mencari kambing hitam. Dalam setiap program publik, ada sistem, ada struktur, dan ada pembagian peran yang jelas. Maka yang perlu dibedah bukan siapa yang paling cepat disalahkan, tetapi di mana letak persoalannya.
Program makanan berbasis anggaran negara atau daerah selalu memiliki rantai tanggung jawab. Ada perencana kebijakan, ada penyusun standar gizi, ada pengelola anggaran, ada pelaksana teknis di dapur, dan ada pengawas. Jika satu mata rantai lemah, maka kualitas program ikut terdampak.
Di titik ini, peran ahli gizi kerap menjadi sorotan. Padahal secara profesional, ahli gizi bertugas menyusun standar menu berdasarkan kebutuhan kalori dan keseimbangan nutrisi. Mereka menghitung komposisi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sesuai kelompok sasaran. Itu wilayah ilmiah yang menjadi tanggung jawabnya.
Namun pelaksanaan di lapangan adalah wilayah berbeda. Pengadaan bahan, kualitas belanja, distribusi, hingga penyajian berada dalam kendali manajemen program dan pelaksana teknis. Jika menu yang tersaji berbeda dari rancangan, maka perlu ditelusuri: apakah ada keterbatasan anggaran, masalah distribusi, atau lemahnya pengawasan?
Di sinilah prinsip akuntabilitas bekerja. Yang bertanggung jawab adalah pihak yang memiliki kewenangan dan kendali. Bukan pekerja dapur yang hanya menjalankan instruksi. Bukan pula ahli gizi yang sekadar menyusun standar tanpa kuasa eksekusi.
Masyarakat berhak menyampaikan kritik. Itu bagian dari kontrol sosial. Tetapi pengelola program juga berkewajiban memberi klarifikasi secara terbuka dan melakukan evaluasi jika ditemukan kekurangan.
Jika makanan dianggap “seadanya”, pertanyaan objektifnya sederhana. Apakah nilai gizinya terpenuhi atau tidak? Apakah hanya tampilan yang sederhana atau memang terjadi penyimpangan dari standar?
Program publik harus berdiri di atas transparansi dan evaluasi, bukan saling menyalahkan. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar menu makan, melainkan kepercayaan masyarakat. (**)
Keterangan gambar:
Ilustrasi editorial (internet)