PRAYA-Kades Peresak, Kecamatan Batukliang, Sahirudin mempertanyakan mekanisme yang tepat dalam pengalokasian program bantuan langsung masyarakat (BLM). Pasalnya, jika pembagian bantuan ini tidak merata, tentunya akan menimbulkan polemic di bawah.
Sahirudin mengatakan, hal ini masih menjadi perdebatan, dalam pengalokasian program BLM pihaknya di instruksikan untuk mendata warga di luar dari program keluarga harapan (PKH) dan warga kategori mampu. Jika dikalkulasikan dengan kondisi penduduk Desa Peresak, warga dalam kategori non subsidi pemdes ada 514 kepala keluarga (KK) dari PKH dan sekitar 900 KK dari kategori warga mampu. Termasuk pegawai negeri sipil (PNS). Jumlah KK di desa hampir mencapai 3000 KK, untuk sisa 1,586 KK harus dipikirkan sebaik mungkin.
“Kalau ingin sasaran untuk penerima BLM ini tepat sasaran ya harus begitu,” katanya Rabu kemarin.
Sementara dana desa (DD) saat ini mencapai 1 miliar, artinya 250 juta untuk anggaran BLM. Jika dalam aturan yang diberikan pemerintah hanya 25 persen yang digeser dari DD.
Kades mejelaskan, jika Rp 250 juta dibagi 1,586 sisa KK, maka satu KK ini hanya mendapat sekitar Rp 100 ribu per KK, dan ini satu kali pemberian. Pihaknya merasa hal ini tidak efektif.
“Takutnya jadi fitnah jika pembagian ini tidak merata,” ungkap dia.
Maka dari itu, perlu mekanisme tepat agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial nantinya. Sekarang sudah banyak warga yang mulai mempertanyakan statement presiden, yang mereka tonton di televisi, mereka menagih uang yang dijanjikan presiden sebanyak 600 ribu ke pemdes, namun dengan kondisi saat ini pihaknya hanya dapat mengambil langkah sesuai dengan kemampuan yang ada, jika tindakan diluar aturan pihaknya belum berani
Pihaknya juga mempertanyakan kejelasan anggaran BLM ini dari mana, sedangkan saat ini pihaknya telah mengeluarkan anggaran dari DD, untuk menutupi kebutuhan penanganan covid-19 beberapa waktu lalu, pihaknya mendengar memang ada bantuan dari pusat, provinsi, dan pemkab, namun selama ini data yang kami usulkan sama sekali tidak pernah digunakan, pemdes merasa pendataan yang dilakukan selama ini percuma.
“Kami hanya mendapat keluhan dari warga,” ujarnya.(cr-buy)