MATARAM – H Mohan Roliskana dan TGH Mujiburrahman resmi dilantik sebagai Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram di Kompleks Gubernuran NTB, Jumat lalu. Sederet pekerjaan rumah (PR) sedang menunggu pasangan berjargon HARUM itu.
Mohan menjanjikan soal penanganan masalah sampah masuk dalam program 100 hari kerja. Baginya, gangguan sampah termasuk isu penting berkaitan dengan kebersihan kota dan harus ditangani. Kemudian, ia akan membenahi berbagai fasilitas atau tempat-tempat publik, hingga sedert persoalan lainnya.
“100 hari mudah-mudahan cukup waktu lah. Insya Allah kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekarang ini dirasakan betul oleh masyarakat,” kata dia usai serah terima jabatan (Sertijab) di Aula Pendopo Wali Kota Mataram, Jumat (26/02) siang.
Selain itu, penanganan pencegahan kasus penyebaran pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 juga termasuk menjadi salah satu tangtangan berat yang kini berada di pundak Mohan. “Pandemi ini memang prioritas utama kita,” tegas mantan Wakil Wali Kota Mataram dua priode itu.
Data Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram sampai tanggal 28 Febuari 2021 pukul 12.00 Wita, menunjukkan pasien yang sembuh sebanyak 2.094 orang, pasien masih isolasi sebanyak 61 orang, dsan pasien meninggal dunia sebanyak 115 orang.
Dalam menangani pandemi Covid-19. Mohan berjanji akan mendukung dan menyukseskan Kampung Sehat Jilid II, dan memaksimalkan kembali program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) Kota Mataram. Berikutnya akan menyelesaikan program vaksinasi bagi kalangan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang saat ini belum mencapai 100 persen.
“Kemudian vaksinasi untuk tenaga Nakes yang memang 100 persen tertangani,” kata dia. Di mana diketahui bahwa vaksinasi bagi kalangan Nakes di Kota Mataram baru menyampai 93 persen.
Selanjutnya, soal pembenahan, perombakan, pergeseran ataupun mutasi di tubuh birokrasi dipastikan akan dilakukan. Namun perlu dicatat, kata Mohan, bahwa perombakan atau semacamnya yang dilakukan nantinya semata-mata karena untuk kebutuhan organisasi. Yakni demi meningkatkan kualitas dan kinerja di tubuh birokrasi.
“Kalaupun misalnya pada saatnya nanti kita lakukan perombakan, pergeseran atau mutasi memang ada kebutuhan organisasi,” jelas dia.
Perombakan di tubuh birokrasi bukan dilandaskan karena politik balas budi atau politik balas dendam. “Tolong dipahami bahwa jangan sampai kemudian dilekatkan di situ bahwa ada dendam. Kemudian juga memberikan apresiasi kepada orang yang berjasa. Saya kira itu tidak. Semuanya karena kebutuhan organisasi saja,” tegas Mohan.
Di samping itu, saat ini banyak jabatan kosong yang sementara ini diisi Pelaksana Tugas (Plt). Mulai dari jabatan kepala dinas, sekretaris dinas, dan sejumlah lurah. Karena sebagian besar pejabat itu telah pensiun. Namun, jika dibiarkan terlalau lama kosong maka bisa mengancam jalannya roda pemerintahan.
“Termasuk itu (jabatan kosong) yang akan kita isi. Supaya roda pemerintahan ini bisa berjalan efektif,” kata Mohan.
Diantara jabatan yang saat ini diisi Plt. Yaitu jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM, dan Kasat Pol PP Kota Mataram. Sementara, ada lima kelurahan yang saat ini masih kosong. Lurah Cakranegara Barat, Monjok Timur, Bintaro, Pagesangan Timur, dan Tanjung Karang Permai. (zak)