MATARAM– Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof. Masnun Tahir, menyampaikan apresiasi terhadap sikap dan arah kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Nasaruddin Umar, yang menegaskan peran strategis Kementerian Agama sebagai penyeimbang antara negara dan umat.
Menurut Prof. Masnun, penegasan tersebut sangat relevan dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial yang kian kompleks. Kementerian Agama dinilai memiliki posisi penting sebagai jembatan yang memastikan relasi negara dan agama tetap berjalan proporsional.
Apresiasi itu disampaikan Prof. Masnun Tahir saat menanggapi pernyataan Menteri Agama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan lokakarya bertema “Mempersiapkan Umat Masa Depan”, di Serpong, Tangerang, Senin (15/12).
“Penegasan Menteri Agama tentang fungsi Kemenag sebagai penyeimbang antara negara dan agama sangat tepat. Kementerian Agama harus berada di posisi tengah, menjaga otonomi agama sekaligus memastikan kehadiran negara berjalan secara proporsional,” ujar Prof. Masnun.
Ia menilai, posisi Kementerian Agama sebagai jembatan negara dan umat merupakan fondasi strategis dalam memperkuat moderasi beragama serta menjaga keberlanjutan kehidupan kebangsaan Indonesia yang majemuk. Sikap tersebut mencerminkan keberpihakan yang adil, tidak ekstrem, dan selaras dengan prinsip keadilan sosial.
Sebelumnya, Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar dalam keynote speech-nya menekankan bahwa Kementerian Agama tidak boleh terlalu dominan dalam mengatur urusan agama, namun juga tidak boleh abai ketika negara harus hadir menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Tanpa keseimbangan yang kuat, relasi negara dan agama berpotensi saling menekan dan memunculkan persoalan baru di masyarakat.
Menag juga menyoroti tantangan keumatan yang muncul akibat adanya jarak antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan realitas masyarakat modern yang rasional, terbuka, dan bergerak cepat. Kondisi ini menuntut kehadiran negara yang proporsional, sekaligus menjaga independensi agama agar tidak menjadi alat legitimasi politik.
Prof. Masnun Tahir menambahkan, sebagai Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Indonesia, dirinya menegaskan komitmen PTKN untuk mendukung arah kebijakan Kementerian Agama melalui penguatan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
“PTKN memiliki peran strategis dalam menyiapkan umat masa depan yang moderat, inklusif, dan memiliki daya saing,” tegasnya.
Rakernas Kementerian Agama Tahun 2025 diikuti oleh pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kemenag se-Indonesia, rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan, tokoh agama, akademisi, serta budayawan dari berbagai daerah. Forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah kebijakan keagamaan nasional yang responsif terhadap tantangan zaman. (jho)