Pilkada 9 Desember, Pendaftaran Bakal Paslon Agustus

WhatsApp Image 2020 04 16 at 06.35.11

DOK/RADAR MANDALIKA PEMILU 2019: Seorang warga tampak memasukkan kertas surat suara ke dalam kotak suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun lalu di Kota Mataram.

MATARAM – Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 resmi diundur hingga Desember mendatang. Ini dampak merebaknya wabah Covid-19. Sedianya, pelenggaraan pilkasa 2020 direncanakna pada 23 September tahun ini.

Pengunduran ini disepakati Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, M Husni Abidin mengaku sama sekali belum menerima surat resmi soal pengunduran pilkada serentak 2020, termasuk di Kota Mataram. Hanya saja, ungkap dia, kalau memang pilkada serentak bakal digelar 9 Desember mendatang, maka jadwal beberapa tahapan pilkada pun akan berubah.

Salah satunya sebut Husni, yaitu jadwal pendaftaran baka pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram 2020 lewat jalur partai politik. Jika pilkada remsi diundur hingga 9 Desember, maka pendaftaran bakal pasangan calon bakal dilaksanakan pada Agustus mensatang. Yang sedianya, akan dilaksanakan pada Juni mendatang.

“Mundur tiga bulan. Sehingga, pendaftaran untuk calon itu nanti akan dilaksanakan di Bulan Agustus. Yang semula Bulan Juni,” ujar dia, kemarin.

Semua tahapan pilkada yang ditunda sebelumnya, pelaksanaannya akan diundur hingga Juni, jika memang pilkada serentak 2020 bakal digelar 9 Desember mendatang. Sebelumnya, KPU RI resmi menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan pilkada 2020. Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU, Arief Budiman, tertanghal 21 Maret 2020.

Ada empat tahapan yang sebelumnya ditunda, menyusul perkembangan penyebaran virus corona. Diantaranya, penundaan pelantikan PPS, verifikasi vaktual (Vervak) terhadap berkas dukungan KTP calon pasangan lewat jalur independen atau perseorangan, pembentukan Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

“Inikan kesepatan Jakarta kita bicara ini. Kalau 9 Desember itu fix dikeluarkan Perppu (Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang) dan aturannya maka vervak dan lainnya (tahan yang diunda) akan dilaksanakan nanti Bulan Juni, pasca lebaran. Yang lainnya mundur tiga bulan,” terang Husni.

Dia menambahkan, penetapan akan memenuhi syarat atau tidaknya bakal calon pasangan perseorangan bakal dilaksanakan Juli mendatang. Tentu tahapan ini dilakukan setelah petugas KPU melakukan vervak terhadap berkas dukungan pasangan calon perseorangan tersebut. Sementara, di Kota Mataram hanya satu bakal pasangan calon perseorangan, Dianul Hayezi – H Badrun Nadianto.

Proses berkas bakal pasangan calon perseorangan oleh KPU baru tahap verifikasi administrasi (Vermin). Tahapan vervak terpaksa belum dilakukan lantaran adanya surat edaran dari KPU RI menunda beberapa tahapan pilkada serentak 2020, termasuk vervak tersebut. Mengingat penyebaran wabah Covid-19 saat itu. Namun, tahapan itu bakal dilakukan pada Juni.

“Ini dengan asumsi tanggal 9 Desember (Pilkada). Karena tanggal 23 September, secara otomatis itu tidak bisa dilaksanakan. Kita hanya tinggal menunggu resminya aja (surat resmi),” terang Husni.

Sebelumnya, keputusan pengunduran pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang, diambil oleh Komisi II DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), pada pertengahan April ini. KPU di daerah yang melaksanakan pilkada 2020 tinggal menunggu hasil resmi atau surat resmi dari keputusan pusat tersebut.

Terkait keputusan dalam rapat keeja tersebut, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU akan melaksanakan tapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir dari perkembangan pandemi Covid-19. Juga, sekaligus akan memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada 2020.

“(Surat resmi) belum. Karena memang masih mengevaluasi terkait tanggap darurat nasional (Covid-19) akan berakhir tanggal 29 Mei. Asal itu dicabut. Tapi, kalau masih diperpanjang secara otomatis nanti opsi mana yang akan diambil, terserah di pusat aja,” kata Husni.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, juga mengaku belum menerima surat resmi dari pusat terkait hasil rapat kerja antara Komisi II DPR RI bersama pemerintah pusat, yang bakal menggelar pilkada serentak 2020, pada 9 Desember mendatang. “Sampai dengan saat ini belum ada. Kami masih menunggu instruksi atau surat dari pusat,” sebut dia.

Bawaslu Kota Mataram telah menonaktifkan petugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan, sejak 1 April lalu. Hingga saat ini masih dinonaktifkan alias belum kembali bekerja seperti biasanya. Lantas kapan, Hasan menjawab, tergantung keputusan dari Bawaslu RI. Kapan mereka akan mulai bekerja kembali. “Sampai sekarang juga kami masih menunggu putusan dari pusat terkait penonaktifannya,” kata dia. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Gubernur Berharap ke Mensos BLT Berbentuk Sembako

Read Next

22 Ribu KK Data JPS Mataram Tercecer

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *