MATARAM – Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur menjadi program unggulan pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal menyebutkan, proyek jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dengan Pelabuhan Kayangan akan tetap dilaksanakan. Proyek ini menjadi salah satu program unggulan dalam pemerintahan Iqbal-Dinda.
“Proyek jalan tol Lembar-Kayangan tetap menjadi salah satu program unggulan kami,” kata Iqbal, Jumat pekan lalu.
Ia menyebutkan, linimasa pengerjaan proyek jalan tol tersebut cukup panjang, sehingga terlalu awal untuk memberikan kepastian mengenai tahapan pembangunan, meski ada tantangan dalam implementasinya, proyek ini tetap menjadi prioritas utama.
“Meskipun linimasa pengerjaannya panjang, kami akan tetap berusaha untuk merealisasikannya,” ujarnya.
Dia mengaku, terkait dengan pendanaan proyek ini, pihaknya sedang memikirkan sumber pembiayaannya, mengingat instruksi Presiden Prabowo untuk mengefisienkan anggaran, namun akan ada penyesuaian dalam hal pendanaan.
“Meskipun demikian, kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini. Semua yang telah kami janjikan akan kami perjuangkan,” tegas mantan Duta Besar untuk Turki itu.
Menurut pria yang akrab disapa Miq Iqbal ini, proyek jalan tol ini sangat penting untuk mendukung konektivitas antar daerah di NTB, khususnya antara Pulau Lombok dan Sumbawa.
Pembangunan jalan tol ini diharapkan akan mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan perekonomian lokal, khususnya sektor pariwisata dan perdagangan.
Selain itu, jalan tol ini juga akan mempermudah akses transportasi bagi warga yang tinggal di sekitar Pelabuhan Lembar dan Kayangan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.
“Intinya langkah yang diambil akan tetap memperhatikan keseimbangan antara efisiensi dan prioritas pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat NTB, jadi kami harap semuanya bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah diusulkan sebagai jalan port-to-port dan telah memasuki tahap awal dengan selesainya penyusunan pra-studi kelayakan (Pra-FS) pada akhir tahun 2024.(jho)