PRAYA – Dinas Pertanian maupun Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2023 tidak mendapat kucuran dana alokasi khusus (DAK). Padahal Loteng mendapat penghargaan sebagai kabupaten penyangg pangan nasional, dan potensi benih lobster (benur) membeludak di Gumi Tatas Tuhu Trasna.
Banyaknya potensi hasil pertanian dan kelautan di Loteng nampaknya bukan sebuah keistimewaan di mata pemerintah pusat maupun Pemprov NTB. Pasalnya di satu sisi, dengan adanya kawasan Destinasi Super Prioritas (DSP) Mandalika di Loteng dituntut berkontribusi lebih untuk negara. Namun tidak didukung dengan anggaran yang memadai dari pusat maupun provinsi.
Kepala Dinas Pertanian Loteng, M Kamrin mengungkapkan, jika tahun 2023 ini adalah tahun yang pahit dirasakan pihaknya. Di satu sisi hanya Loteng yang mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten penyangga ketahanan pangan nasional di NTB. Namun dana DAK nihil di tahun ini, baik untuk Dinas Pertanian maupun Dinas Perikanan dan Kelautan.
“Malah kita dapat dana pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),” sesalnya.
Kamrin yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perikanan dan Kelautan Loteng ini mengutarakan, Pemprov NTB malah memberikan DAK bidang pertanian ke Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa dan Lombok Timur .
“Karena tematik, kalau pertanian dapat maka kelautan dapat, di isini tidak ada apa-apa keduanya. Alasannya hanya kebijakan ini adalah hasil rakor gubernur,” ujarnya.
Kemungkinan saat itu ada pengurangan DAK. Sehingga di Pulau Lombok hanya Kabupaten Lombok Timur yang mendapatkan dana tersebut. Makanya Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Kelautan Loteng tidak mendakat DAK tahun ini.
“Saya kroscek ke kementerian, memang benar ada dana DAK itu nama kita (Loteng,red), namun ada pengurangan kabupaten, maka itu merupakan kebijakan gubernur,” ujarnya dengan yakin. (tim)