Pengolahan Limbah Milik Pemprov NTB Tak Berizin

F Bupati Lobar rotated

WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA H Fauzan Khalid

LOBAR—Tempat pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, ternyata belum mengantongi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin. Baik dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun izin mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Lombok Barat (Lobar). Namun pemprov sudah duluan membangun tempat pengolahan limbah di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong tanpa sepengetahuan Bupati. “Jangankan Amdal, IMB aja belum ada,” tegas Bupati Lobar, H Fauzan Khalid yang dikonfirmasi, kemarin.
Untuk itu, Pemkab Lobar akan segera bersurat mempertanyakan pembangunan tempat itu ke pemprov. Meski diakui Fauzan, dampak dari pengolahan limbah itu tak terlalu berbahaya jika dibandingkan merkuri. Namun ia menyayangkan langkah Pemprov NTB yang tak tertib administrasi sebelum membangun. Terlebih ini menjadi kali kedua, pemprov membangun lebih dahulu baru mengurus izin di Lobar. Sebelumnya pemprov pernah membangun UPT Teknopark di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri tanpa mengurus dulu izinnya.
“Terulang lagi kasus Banyumulek (Teknopark),” ujarnya kecewa.
Padahal seharusnya, kata Fauzan, pemprov sebagai pemerintah memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat. Pasalnya ketika pemerintah meminta masyarakat taat untuk mengurus IMB dan izin lainnya sebelum membangun, justru pemprov lebih dahulu membangun dan baru mengurus izinnya belakangan. “Kita minta masyarakat taat, ya kita harus memberikan contoh. Ini introspeksi, mudah-mudahan kedepannya tidak seperti ini lagi,” pungkasnya.
Kepala Dinas LH Lobar, Budi Darmajaya membenarkan jika hingga kini belum ada Amdal yang dikeluarkan untuk industri limbah medis itu. Bahkan ia sudah menanyakan pada DPMPTSP dan Bagian Tata Ruang Dinas PU Lobar, jika hingga kini tidak ada izin yang diberikan. “Saya koordinasi ke provinsi jawabnya sedang mengurus izinnya,” bebernya.
Ia pun tak mengetahui mengapa provinsi langsung membangun tanpa lebih dahulu mengurus perizinannya. Diduga pihak provinsi takut bantuan dari kementerian itu akan dipindahkan ke daerah lain jika tak cepat dibangun. “Mungkin itu pemikiran provinsi, makanya diambil cepat-cepat. Masalah izin dan sebagainya sambil jalan, karena pabrik ini masih dalam proses pembangunan,” ucapnya.
Hanya saja kini masyarakat desa setempat justru menolak adanya pembangunan itu. Akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak provinsi terkait pembangunan itu kepada masyarakat. Karena warga ingin mengetahui pola kerja tempat pengolahan limbah medis tersebut. “Pihak provinsi katanya sudah ada sosialisasi di lokasi (pembangunan) karena ada penandatanganan berita acara kadus, kades dan beserta yang hadir di sana. Namun maunya warga itu sosialisasi secara utuh karena Sekotong itu daerah penyangga wisata,” jelasnya.
Terpisah, Kepala UPT TPA Regional Kebun Kongok yang membawahi tempat pengolahan limbah B3, H Didik Mahmud yang dikonfirmasi mengaku jika pengolahan limbah itu sudah memiliki izin lingkungan. Serta sedang berproses pengurusan izin lainnya. Sehingga saat ini pengoperasian tempat itu dihentikan sementara sampai ada izin. “Belum beroperasi, masih diselesaikan izinnya,” jelasnya.
Terkait adanya gejolak di masyarakat, Didik mengaku pihaknya bersama Dinas LH Provinsi NTB akan segera turun sosialisasi ke masyarakat. (win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Bupati Lombok Tengah Sampaikan LKPJ Tahun 2020

Read Next

Razia Gabungan di Rutan Praya, Ini Hasilnya

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *