Pemprov Ngaku Dewan Tak Persoalkan Industrialisasi

F Kadisperindag NTB 1 scaled

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Nuryanti

MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB memastikan tidak ada wakil rakyat yang mempersoalkan program industrialisasi. Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti menegaskan, program industrialisasi tersebut sudah tuntas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Komisi II DPRD NTB yang menjadi mitra kerjanya malah tidak mempersoalkan hal itu, termasuk Panitia Khsusus (Pansus) Raperda Industrialisasi.

“Siapa dulu yang komentar mempertanyakan, kalau komisi II sudah klir, pansus sudah klir, mungkin yang tidak ada urusan dengan perindustrian itu yang mempertanyakan,” katanya tegas, kemarin.

“Raihan Anwar sudah dia klarifikasi, Syirajudin juga nggak mempertanyakan,” tambahnya.

Nuryanti menjelaskan, yang berbicara tentang industrialisasi itu sesuai mitra kerja hanya di komisi II. “Komisi II, Pansus mitra kami dan semuanya nggak ada masalah dan itu sudah di Perda-kan,” jelasnya.

Nuryanti mengatakan, jika ada anggota mempertanyaan seperti itu mungkin ada yang belum terbaca di isi Perda itu.”Mungkin saat Paripurna nggak hadir,” sentilnya.

“Mis aja sih saya rasa,” sambungnya.

Nuryanti sedikit bercerita, saat pengusulan Ranperda tersebut. Waktu diusulkan NTB dilanda Covid-19, anggaran sempat hilang. Sehingga mungkin saja tidak ada yang tau perkembangan bahwa 23 Desember itu sudah diketok Perda itu, sebab dia lihat kehadiran dewan wakru banyak yang tidak sempat hadir.

“Kalau bukan komisi mempertanyakan mungkin tidak terlibat Pansus, berhalangan hadir paripurna, dan mungkin informasi tidak nyampai,” katanya.

Ketika ada yang mempertanyakan industrialisasi tidak jelas, mungkin wakil rakyat belum mendapatkan penjelasan.

“Beliau belum jelas, karena belum dengar. 23 Maret kita belum sempat sosialisasi, libur begitu masuk sudah ini, gonjang ganjing itu,” katanya.

Nuryanti mulai menjelaskan panjang lebar. Ada kesan Pemprov sibuk mengklaim prodak yang sudah ada. Menurutnya, semua pekerjaan (IKM) itu perlu disosialisasi. Menurutnya  mereka yang pelaku IKM butuh pasar sehingga tidak bisa secara diam diam tanpa diekspose.

“Ayam Taliwang dari dulu sudah ada, bedanya dia sekarang diawetkan. Singkong dari dulu sudah ada tapi harus ada nilai tambah. Ayam Taliwang ada tapi apakah dia udah berstandar? Disitulah industri hadir Pemrov hadir memfasilitasi,” bebernya.

Program Industrialisasi itu indikatornya pertama jumlah IKM. Bagaimana prodak berkualitas hadir. Sehingga target Dinas banyak nyak prodak prodak yang memiliki nilai tambah dan memiliki daya saing. Daya saing itu mereka harus ditata kemasannya sampai memiliki barkod.

“Dia bisa berdaya saing kalau dia punya merk, halal dan berizin,” jabarnya.

Di satu kali tahun anggaran Dinas Perindustrian menargetkan 4000 IKM

yang terlayani utnuk semuanya. Ada yang dapat kemasan, bantuan alat, mendapatkan Bimtek Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), memfasilitasi merk prodak, mengantarkan mendapatkan legalisasi halal, mendapatkan izin BPOM, mempunyai barkod hingga standar Standar Nasional Indonesia (SNI).

“IKM itu dia dibantu kemasan, desain kemasan yang bagus itu sehingga memiliki nilai tambah dan punya daya saing,” katanya.

“Beda (hasilnya) Singkong kiloan dan yang kemasan,” tambahnya.

Selain jumlah, berikutnya Perindustrian itu fokus bagaimana proses produksi yang standar. Dijelaskannya enam sektor prioritas  yang diintervensinya yaitu industri pangan, industri Hulu Agro, Industri Permesinan dan Alat Transportasi dan Terbarukan, Industri Hasil pertambangan, Industri Farmasi dan Herbal terakhir industri Ekonomi Kreatif.

Ditanya bagaimana publik mengukur program Industrialisasi itu sudah berjalan. Menurutnya itulah tujuan kenapa penting satu prodak itu diekspose.

“Outputnya Ayam Taliwang, Ayam Rarang di kalengkan,” katanya mencontohkan prodak yang di ekspos.

Nuryanti kembali menjelaskan secara angka tentu dilihat dari pertumbuhan industri seusai dengan target RPJMD. Dalam hal ini dinas perindustrian dituntut banyak pertumbuhan industri, lahir industri baru. Setiap tahun harus hadir ribuan industri sehingga sampai akhir kepemimpinan Zul Rohmi Industri yang muncul diangka 13 ribu.

“Setahun nya ada dua ribu tiga ribu, empat ribu dan seterusnya,” katanya.

Ia meminta publik mengecek data di Dinas Koperasi di tahun 2018 kebawah lalu bandingkan dengan tahun sekarang yang sudah ada penambahan. Sekarang ini ada 81 ribu IKM se NTB non formal maupun formal dari sebelumnya terdapat sebanyak 71 ribu IKM.

Perkembangan sejauh ini share Sektor industri terhadap PDRB itu naik satu persen dari 3 persen ke 4 persen itu dilihat dari triwulan kedua menuju triwulan ketiga.

Berikutnya secara umum dibandingkan triwulan ketiga di 2019 , share Sektor industri PDRB saat ini dibanding Bali, NTB minus empat sementara NTT minus 7.

Apa yang membedakan industri ala gubernur dengan program yang dijalankan oleh dinas perindustrian ataupun UKM lainnya yang sudah lama berjalan?  Nuryanti menjelaskan yang membuat berbeda gubernur lebih fokus pada hasil, jumlah, nilai tambah dan punya daya saing sehingga sudah diatur dalam Perda mulai dari Bela Beli Produk Lokal, kemudian akan ada Perda yang melarang prodak keluar daerah tanpa ada olahan.

“Cuma harus disiapkan dulu alternatif nya. Ketika sapi dilarang keluar harus dioleh kulit nya, daginga nya,” ulasnya mencontohkan.

Selanjutnya di pakan, Dinas Perindustrian menargetkan mandiri pakan. Sehingga NTB mulai mendirikan pabrik.

“Jumlahnya banyak akan bangun kemandirian. Itu indikator kemandirian,” paparnya.

Dijelaskannya lagi Dinas Koperasi dan UKM itu fokus di permodalan, management usaha sementara Dinas Perindustrian itu bagaimana menghasilkan produk berkualitas, memiliki nilai tambah dan punya daya saing.

Untuk diketahui beberapa waktu lalu dewan di Udayana akan mengajukan hak interpelasi ke gubernur NTB. Salah satu yang dipertanyakan program Industrialisasi yang dilihatnya tidak jelas. Meski belakangan ini rencana interpelasi itu tidak jelas kapan dilakukan. Bahkan Fraksi Demokrat DPRD NTB yang awalnya keras bersuara namun mereka akhirnya “tiarap” menyatakan tidak akan melanjutkan Interplasi tersebut. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Dikabarkan jadi Plt Golkar, Satriawandi Menghilang ?

Read Next

Kuasa Hukum KPU Sebut Gugatan Masrun-Habib Kabur

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *