Pemkab Lobar Melawan

F DERMAAGA

WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA MANGKRAK: Kondisi dermaga apung Senggigi yang putus kontrak. Pemkab akan gugat putusan BANI.

Akan Gugat Putusan BANI

LOBAR—Pemkab Lombok Barat (Lobar) akan menggugat putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Menyusul kekalahan Pemkab atas sengketa proyek dermaga Senggigi dari pihak kontraktor.

Bupati Lobar, H Fauzan Khalid menegaskan akan menuntut pembatalan putusan itu. Langkah itu akan dilakukan ketika sudah menerima salinan putusan BANI itu. Karena diakuinya sejauh ini Pemkab belum menerima putusan itu. “Rencananya Pemda akan menggugat ke pengadilan nanti. Tapi putusannya belum turun ini,” ungkap Fauzan, kemarin.

Ketika sudah menerima putusan itu, pihaknya akan mempelajari dan mengkaji guna menentukan langkah selanjutnya. Terkait masukan DPRD soal potensi pidana jika Pemkab menindaklanjuti putusan BANI untuk membayar ganti rugi, Fauzan mengaku belum memutuskan akan menerima putusan itu.

“Kemungkinan besar kami akan gugat,” tegasnya.

Kabid Perhubungan Laut Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, Agus Martimbang membenarkan jika Pemkab tengah mengkaji langkah menggugat putusan itu. Pihaknya hingga kini masih heran dengan putusan BANI, karena dinilai tak wajar dan tak masuk akal. Bagaimana tidak, pekerjaan yang hanya sampai tiang pancang lalu diminta untuk membayar 73 persen.  “Kan orang akan bertanya apa yang dibayar, yang dibayar hanya tiang pancang saja,” sebutnya.

Pemda juga sudah menyampaikan semua bukti saat sidang BANI. Namun justru BANI memenangkan rekanan. Padahal pemda sudah membayar 50 persen. Sedangkan sisanya disesuaikan dengan saat putus kontrak, jumlahnya sekitar 10 persen. Namun pihak rekanan mengklaim pekerjaan mereka 80 persen. “Ada uang muka juga sudah diberikan Pemda ke rekanan. Disatu sisi mereka wajib membayar jaminan pelaksanaan ke Pemda karena pekerjaan diputus kontrak. Dan mengembalikan sebagian uang muka yang sudah diberikan,” jelasnya.

Bahkan, jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan inilah yang menjadi temuan kerugian negara oleh BPK dengan total Rp 1.4 miliar.

Kepala Dishub Lobar, HM Najib menegaskan pihaknya sudah menindaklanjuti temuan LHP BPK dengan beberapa kali bersurat ke pihak asuransi untuk meminta uang muka dan jaminan pelaksanaan dikembalikan oleh pihak ketiga dan asuransi. “Kami sudah bersurat ke pihak asuransi agar segera mengembalikan ke daerah, tapi dari pihak asuransi membalas surat kami. Jawabannya masih proses, sehingga memang masih mengendap di sana,” terang Najib.

Secara administrasi pihaknya sudah melakukan upaya penagihan ke pihak ketiga. Dengan menindaklanjuti berupa surat ke pihak terkait, hanya saja belum ditindaklanjuti dengan mengembalikan dana itu ke daerah. (win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pemprov NTB Tingkatkan Manajemen Kebencanaan Pariwisata

Read Next

Istri Covid-19, Mantan Dewan Cabuli Anak Gadisnya

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *