MATARAM – Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra, menegaskan bahwa pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Barat tidak boleh dikelola secara sektoral, melainkan harus terintegrasi lintas instansi.
Hal ini disampaikan usai menghadiri acara diskusi tentang persiapan MotoGP 2025 yang digelar Forum Wartawan Parlemen DPRD NTB di Mataram kemarin.
Menurut Lalu Pelita, pariwisata tidak cukup hanya digerakkan oleh Dinas Pariwisata, melainkan juga harus melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau mau membangun pariwisata, tidak bisa parsial. Perdagangan, koperasi, UKM, bahkan sektor pertanian dan infrastruktur harus terlibat. Ini kerja besar yang butuh koordinasi serius,” tegas politisi PKB itu.
Ia mengingatkan bahwa DPRD NTB sejak era Gubernur TGB sudah melahirkan regulasi untuk memperkuat sektor ini, seperti Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, serta Perda terbaru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pariwisata Berkelanjutan berbasis kearifan lokal. “Payung hukum sudah ada, tinggal bagaimana eksekusinya di lapangan dengan dukungan anggaran yang memadai,” jelasnya.
Selain aspek regulasi dan koordinasi, Lalu Pelita juga menyoroti persoalan harga tiket dan hotel yang kerap melonjak tinggi setiap menjelang event internasional seperti MotoGP.
“Silakan menaikkan harga, tetapi jangan sampai mencekik wisatawan. Kenaikan yang wajar bisa diterima, tapi kalau sampai selangit, justru merugikan citra pariwisata kita,” ujarnya.
Ia optimistis MotoGP 2025 akan sukses, asalkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat bekerja maksimal dalam sosialisasi dan persiapan.
“Kita harus sukseskan event besar ini. MotoGP adalah etalase pariwisata NTB di mata dunia, jadi harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (jho)