Pelaku Transportasi Minta Audit Subsidi DAMRI

f DEMO

ARIF/RADARMANDALIKA.ID GROUP PROTES: Sejumlah pelaku transportasi dan sopir angkutan umum saat berkumpul depan gerbang kantor gubernuran, Kamis kemarin.

MATARAM – Puluhan pelaku transportasi lokal di NTB melakukan aksi protes ke kantor gubernuran, Kamis (12/8). Kedatangan mereka langsung diterima Sekda NTB L Gita Ariyadi dan Asisten II Setda. Para pelaku transportasi lokal ini meminta agar trayek operasional DAMRI dievaluasi kembali. Mereka merasa sangat dirugikan.

Koordinator transportasi lokal NTB, Lalu Mustiadi mengatakan, dengan beroperasinya DAMRI yang melayani beberapa trayek baru di Pulau Lombok sangat berdampak kepada keberadaan mereka.
“Dengan dibukanya lima trayek baru KSPN DAMRI atau Mandalika ini, cukup mengejutkan dan mematikan usaha transportasi kami. Lebih-lebih dengan kondisi pandemi saat ini,” ungkapnya tegas.

Menurut Mustiadi, belum lagi tarif yang diberlakukan DAMRI dalam melayani rute-rute itupun di bawah rasional. Sangat jauh di bawah tarif keekonomian atau yang semestinya.
“Dari segi kompetitornya jelas kami tidak bisa berkompetensi dengan mereka (Perum DAMRI). Dari sisi tarif saja misalnya dari BIL ke Epicentrum Mall, Perum DAMRI menarik Rp 35.000 per penumpang, trayek Terminal Bangsal Lombok-Senaru atau Geopark Rinjani 20.000,” sebut dia.
Oleh karena itu, mereka dengan tegas meminta pemerintah mengevaluasi kembali operasional KSPN Mandalika, termasuk melakukan audit terhadap subdisi yang diterima Perum DAMRI. Bahkan tak tanggung-tanggung pihaknya meminta Gubernur agar mengevaluasi dan memberhentikan Kadis Perhubungan NTB, Lalu Faozal selaku kepala dinas. Sebab, dinilai gagal dan membuat kegaduhan serta menciderai kondusifitas NTB.

“Belum kondusifnya situasi saat ini dan teman-teman yang ikut hearing belum puas, kami meminta agar semua trayek KSPN Mandalika distop,” pintanya tegas.

Ditambahkan pengurus koperasi dan travel transport BIL, HL Basyir. Pihaknya sangat menyayangkan kecerobohan Kadis Perhubungan Lalu Faozal yang pasang badan demi membela beroperasinya KSPN Mandalika.
“Operasional DAMRI ini berselimut subsidi dari pemerintah,” tudingnya.

Terpisah, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB Junaidi Kasum menyebutkan, bahwa Pemprov NTB harus bijak dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Sebagai Ketua Organda NTB tentu saya melindungi semua anggota, dan tetap mendengarkan suara terbanyak,” katanya.
Dia mengatakan, sebelumnya para pengusaha dan pelaku transportasi lokal juga pernah melakukan hearing dengan Dinas Perhubungan NTB, namun tidak ditemukan win win solution.
“Beberapa waktu lalu kami juga pernah memfasilitasi,” katanya.

Pihaknya menyarankan agar Kadishub NTB bersikap netral, dan tidak memperhatikan satu pihak semata. Apalagi sampai pasang badan untuk membela salah satu pihak. “Mohon kepada Pak Kadishub agar netral dalam menyikapi hal ini,” katanya.(rif)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Direktur ITDC: Pengaspalan Sirkuit Mandalika Tercepat di Dunia

Read Next

Politisi PKS Sambirang Nahkodai Sepak Takraw NTB

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *