LOTENG – Gabungan pemuda dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi (demo) di depan Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (1/09/2025). Aksi demo ini berjalan damai. Tanpa anarkis.
Massa aksi membawa sejumlah atribut. Selain bendera merah putih, ada juga terlihat bendera hitam dengan simbol tengkorak yang identik dengan kelompok bajak laut dalam serial One Piece.
“Kami dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa adalah gerakan independen,” tegas salah seorang orator.
Massa aksi berasal dari Himpunan Mahasiswa Lombok Tengah (HIMASTA), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesi (GMNI).
Pantauan di lapangan, aparat gabungan dari TNI-Polri dan Satpol PP Lombok Tengah tampak siaga.
Masyarakat setempat pun ikut menyaksikan massa aksi menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.
Dari atas mobil komando, salah satu orator meminta massa aksi untuk membentuk lingkaran. Jangan sampai ada penyusup yang masuk ke dalam barisan massa aksi.
Dan, menyerukan agar tidak membuat kerusakan saat aksi berlangsung. “Karena kalau ada kerusakan, kita semua yang rugi,” katanya.
Anggota DPRD pun diingatkan menjadi contoh yang baik, bisa menjaga ucapan. Kalau ada anggota dewan yang arogan, menghina rakyat, diminta untuk dipecat.
Massa aksi juga mempertanyakan kinerja DPRD Lombok Tengah. Pasalnya, masih banyak lampu penerangan jalan umum (PJU) mati, infrastruktur jalan banyak rusak, guru honorer yang belum sejahtera secara ekonomi, dan lain sebagainya.
Tuntutan massa aksi didengarkan langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan, Wakil Ketua DPRD HL Sarjana dan H. Uhibbussa’adi, Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri, Wakil Bupati Lombok Tengah HM. Nursiah, dan sejumlah anggota DPRD lainnya.
Kapolres dan Dandim Lombok Tengah turut serta menemui massa aksi.
Ada beberapa tuntutan massa aksi diantaranya sahkan undang-undang perampasan aet, pecat anggota dewan yang menghina rakyat, bebaskan pihak yang ikut demonstasi di seluruh wilayah Indonesia, perbaikan ampu penerangan jalan umum (PJU), evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG), perbaikan jalan, dan lain sebagainya.
Massa juga meminta untuk mengadili terhadap anggota polisi yang melindas ojek online (Ojol) atas nama Affan Kurniawan hingga meninggal dunia dan menanggung biaya hidup keluarga.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan mengapresiasi massa aksi yang menyampaikan aspirasi dengan sangat baik, santun dan tidak merusak fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat.
“Ini menjadi role model (patut dicontoh) Lombok Tengah,” ucapnya.
Ramdan mengaku sangat terharu melihat aksi massa tersebut. Tidak seperti di daerah-daerah lain yang mana beberapa hari terakhir ini unjuk rasa yang dilakukan sampai merusak fasilitas bahkan hingga penjarahan.
“Di Lombok Tengah aman. Mereka menyuarakan aspirasi dengan baik dan menyerukan untuk menjaga persatuan dan jangan sampai ada kerusuhan,” ungkap Politisi Partai Gerindra itu.
Menurutnya, dari sejumlah tuntutan mereka itu secara umum dibagi dua. Ada yang bisa diselesaikan di pemerintah daerah (Pemda) Lombok Tengah, dan ada yang menjadi domain atau wewenang pemerintah pusat.
“Saya sudah tandatangani tuntutan adik-adik mahasiwa tadi,” cetusnya.
Katanya, DPRD berkomitmen dengan Bupati Lombok Tengah untuk kemudian menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan massa aksi itu. Misalnya soal PJU, infrastruktur jalan, hingga guru honorer. Bahkan disebutkannya bahwa guru honorer yang diangkat menjadi PPPK itu paling banyak diantara kabupaten kota di NTB.
Adapun tuntutan mereka yang menjadi domain pusat, itu wewenang pemerintah pusat. Pihaknya di DPRD, jelasnya, hanya menyambung apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Misalnya soal MBG adalah kebijakan pemerintah pusat.
“Tapi kita evaluasi bersama. Kalau ada kemudian pemilik-pemilik MBG yang tidak melaksanakan SOP/standarisasi yang ada, kami DPRD juga mengusulkan izinnya dicabut kalau ada ditemukan faktanya tidak sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh MBG,” terang Ramdan.
Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahti yang turut menemui massa aksi, memberi applause kepada gabungan mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi secara damai. Tuntutan mereka tentu harus ditindaklanjuti.
“Terhadap kondisi yang kita lihat di media, di jakarta itu sebenarnya bukan cerminan semua sampai di level bawah. Tapi kita diingatkan oleh mahasiswa untuk mengevakusi,” cetusnya.
Politisi Partai Gerindra ini menerangkan, ada pun tuntutan mereka seperti lampu PJU, jalan, dan lainnya iru, pihaknya di Eksekutif tentu harus sinergi dengan DPRD.
“Untuk PJU misalnya, bersama kepala desa (Kades) sudah mulai ikut menganggarkan. Bukan saja kita berfikir ke level kabupaten tapi sampai desa,” jelasnya.
Untuk diketahui, massa aksi meninggalkan gedung DPRD Lombok Tengah sekitar pukul 12.17 Wita. Aksi demo berjalan damai dan berakhir kondusif. Tanpa anarkis. Tanpa kerusuhan. (zak)