Musrenbang RKPD, Arah Kebijakan Makro Penanganan Korona

F Tinjau gubernur

HUMAS PROVINSI FOR RADAR MANDALIKA TURUN: Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H. Yusron Hadi saat meninjau budidaya ikan di Lingsar, Lombok Barat.

MATARAM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi NTB tahun 2021 digelar melalui media teleconference, kemarin di Mataram. Musrenbang RKPD ini mengusung tema “Menuju NTB Gemilang Dengan Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Sistem Kesehatan Daerah”.

Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah mengatakan, arah kebijakan makro Provinsi NTB dalam penanganan Covid-19. Rapat diikuti juga oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kemendagri, DPR RI, DPD RI, Bupati/Walikota serta anggota Forkopimda Provinsi NTB.

Gubernur menjelaskan kembali makna dari NTB Gemilang hingga keenam misinya. Dimulai dari NTB Tangguh dan Mantap, NTB Bersih dan Melayani, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandiri hingga yang terakhir NTB Aman dan Berkah.

Sedangkan terkait arah kebijakan Provinsi NTB pasca-Covid-19, gubernur mengatakan pihaknya telah mengikuti arahan Presiden RI sesuai hasil rapat dengan Gubernur se-Indonesia serta para Menteri. Kebijakan tersebut antara lain, yang pertama yaitu pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca-pandemi Covid-19.

Selanjutnya yang kedua, peningkatan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap. Dalam hal ini gubernur berharap dengan adanya industri ekstraktif seperti pertambangan, dengan adanya smelter dapat mempunyai nilai tambah yang tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat NTB. Selain itu, sektor pariwisata, investasi serta peningkatan produktifitas sektor pertanian turut pula menjadi perhatian utama.

“Tentu ada pengembangan sektor pariwisata, pengembangan sektor lahan dan permesinan berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan untuk meningkatkan produktifitas dan meng-upgrade kemampuan teknologi kita, kemudian menjadikan NTB bersahabat dengan investasi untuk menyerap tenaga kerja dan membangun kerjasama pemerintah dengan badan usaha,” sambungnya.

Kemudian yang ketiga adalah menjaga stabilitas makro ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan yang terakhir memastikan adanya pembangunan inklusif serta sustainable development di NTB. Selain itu adanya pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan aksentuasi pada pembangunan teknologi namun tetap memperhatikan kesinambungan lingkungan.

“Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota, mendorong pemerataan tingkat pendapatan masyarakat, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, memperluas akses dan kesempatan kerja dan yang paling penting tentu saja menjaga kelestarian lingkungan kita,” tegas Bang Zul sapaan populernya.

Musrenbang RKPD 2021 ini berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 29 April 2020. Diisi dengan diskusi serta pemaparan tema, prioritas serta arah kebijakan dan usulan dari kabupaten/kota yang ada di NTB oleh Kepala Daerah masing-masing.

Di kegiatan lain, gubernur meninjau Budi daya kolam ikan yang bertempat di Lingsar Lombok Barat. Gubernur melihat Potensi Industri Perikanan di NTB mulai nampak. Ikan sebagai salah satu bahan pokok makanan sumber protein menjadi yang wajib dikonsumsi oleh masyarakat. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki beberapa tempat pembibitan, salah satunya Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan potensi dalam bidang industri perikanan ini.

Gubernur mengatakan, industrialisasi di bidang perikanan ini harus dikembangkan, mengingat potensi yang besar dan tingkat konsumsi ikan yang semakin tinggi di NTB ini.

Industri dalam bidang perikanan ini tidak hanya ditekankan pada pengolahan ikannya saja, namun meliputi pembibitan, pembesaran, hingga produksi pakan ikan. Hal ini diharapkan dapat terwujud dalam waktu dekat.

“Inti dari industri perikanan adalah pakan, kalau melihat hasil produksi seperti ini, kita harus bisa membuat pakan sendiri,” tutur Gubernur saat berkeliling melihat kolam ikan Balai Benih Ikan Batu Kumbung Lingsar di kegiatan terpisah.

Gubernur menyampaikan bahwa industri di bidang perikanan ini dapat dimulai dari tingkat BUMDes dan IKM sehingga proses industrialisasi ini dikerjakan oleh masyarakat sekitar.

“Dalam hal ini, BUMDes harus diberdayakan, UKM-lKM kita yang memproduksi pakan ikan, pengolahan dilakukan oleh masyarakat sekitar, jadi manfaat industrialisasi ini dapat dirasakan oleh masyarakat kita,” ucapnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H. Yusron Hadi mengatakan prospek industrialisasi di bidang perikanan ini sangat tinggi, peluang ini tidak boleh disia-siakan.

“Potensi kita sangat banyak, baik di darat maupun di laut, untuk budidaya maupun perikanan tangkap, oleh karena itu peluang dan kesempatan ini harus segera kita tangkap. Industrialisasi tidak selalu harus muluk-muluk, bagaimana meningkatkan nilai tambah, itu yang penting,” terangnya.

Ia mencontohkan dari segi pakan ikan yang masih dianggap memiliki harga yang tinggi, membuat petani ikan harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan usaha perikanannya. Industrialisasi perikanan ini akan dapat memproduksi pakan ikan dengan harga yang relatif terjangkau.

“Kalau misalkan selama ini pakannya terlalu mahal, dapat mengurangi pendapatan masyarakat kita, ya kita berpikir bagaimana membuat pakan sendiri, kita punya STIP yang akan membantu kita untuk merancang mesin pembuat pakan,” jelas Yusron.

Dengan dimulainya industrialisasi di bidang perikanan di Lingsar ini, diharapkan NTB menjadi daerah yang mandiri khususnya dalam bidang industri perikanan, baik itu dari segi pakannya, hingga pengolahan ikannya. (Adv/jho/r3)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Sembuh Nihil, Positif Diangka 206 Orang

Read Next

Bule Meninggal, Petugas Evakuasi Gunakan APD

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *