Mataram — Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80 sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kanwil Kemenkum NTB menyelenggarakan Lomba Catur sebagai bagian dari rangkaian kegiatan positif yang bertujuan mempererat kebersamaan dan menjalin sinergi antar pegawai pada Senin (04/08).
Kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah, I Gusti Putu Milawati. Turut hadir dalam pembukaan lomba, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, serta para ASN di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, Kanwil Ditjen Imigrasi NTB dan Koordinator Wilayah HAM NTB. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari semarak peringatan Hari Pengayoman dan HUT RI dengan melibatkan peserta dari instansi lain.
“Melalui pertandingan ini, kita ingin memperkuat semangat kebersamaan dan sportivitas lintas instansi,” ungkapnya.
Lomba ini diikuti oleh 16 peserta dari berbagai unit, yakni 10 peserta dari Kanwil Kemenkum NTB, 3 peserta dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, 2 peserta dari Korwil HAM NTB, dan 1 peserta dari Kanwil Ditjen Imigrasi NTB.
Pertandingan menggunakan sistem Swiss Tournament, yang mengharuskan setiap peserta memainkan empat babak pertandingan. Penilaian dilakukan secara objektif dengan skema poin: kemenangan bernilai 1 poin, hasil seri 0,5 poin, dan kekalahan 0 poin. Dengan demikian, skor maksimal yang dapat diraih oleh peserta adalah 4 poin.
Ahmad Muzayyin dari Kanwil Kemenkum NTB menjadi pemenang dengan skor 3,5 poin diikuti oleh Taufiq Hidayat dari Korwil HAM dengan 3,5 poin sebagai juara kedua dan I Ketut Cahyadi Putra dari Kanwil Kemenkum NTB sebagai juara ketiga dengan 3 poin. Pertandingan diawasi langsung oleh panitia dan pengawas internal Kanwil untuk memastikan kelancaran dan objektivitas jalannya kompetisi. Selain sebagai ajang kompetitif, kegiatan ini menjadi sarana pengembangan intelektual dan konsentrasi, serta memperkuat solidaritas di antara pegawai lintas unit kerja. (*)