PRAYA – Pemerintah Desa (Pemdes) Lajut, Kecamatan Praya Tengah (Prateng) resmi menganggarkan sebesar Rp 50 juta untuk pembuatan peta desa.
Kades Lajut Suryaningrat menerangkan, pihaknya menetapkan anggaran tersebut melalui rapat perubahan APBDes tahun 2021 yang merupakan tindak lanjut surat dari DPMD Lombok Tengah yang diterima desa belum lama ini.
Kades menerangkan dalam surat tersebut pihaknya didesak segera melakukan perubahan untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk batas desa.
“Penyertaan modal BUMDes kita rubah ke pembuatan peta desa,” jelasnya pada Radar Mandalika, kemarin.
Selain itu, kades juga mengalokasikan anggaran untuk SDGs melalui perubahan. Dimana pihaknya harus mengurangi anggaran untuk penerangan jalan umum yang disepakati pada APBDes murni. Sebab anggaran yang dibutuhkan untuk SDGs cukup besar yakni Rp 16.837.500.
“Sisanya kita titip untuk kebutuhan PBH, kita belum tau pajak akan bertambah atau seperti apa,” jelasnya.
Sebagai pemerintah desa dia mengaku banyaknya regulasi yang turun pasca penetapan APBDes menjadi kendala untuk melaksanakan program secara maksimal. Terlebih di tengah situasi covid-19 banyak pemangkasan termasuk untuk kebutuhan rapat insidental juga ditiadakan.
“Ini yang membuat kita kewalahan mengelola anggaran,” tegasnya.
Kades mengaku dua program yang semuanya pernah dan sedang digarap ini menjadi prioritas sebab ini merupakan keharusan yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
Soal anggaran peta desa, Ketua BPD Lajut, Muh Azhar menerangkan, pihaknya sangat berat untuk memutuskan penganggaran tersebut. Hal ini juga merupakan keluhan dari beberapa kepala dusun karena anggaran yang dibutuhkan terlalu besar.
“Saya juga berat. Kalau saja 25 juta, ini 50 juta tapi bentuk barangnya seperti apa kita belum tau,” jelasnya.
Dari informasi dan konsultasi yang dilakukan, dia menerangkan peta desa yang dianggarkan puluhan juta itu hanya berupa sinkronisasi batas desa yang tergambar pada maps sehingga batasnya menjadi online.
“Hampir sama seperti maps, kita bisa liat batasnya di sana,” ungkapnya.
Dia menerangkan belum mengetahui lebih lanjut apa saja yang dibutuhkan sehingga menelan anggaran yang cukup besar.
“Kita butuh tau barang seperti apa yang kita beli, saya bingung juga dengan pihak kabupaten,” tandasnya. (ndi).
Post Views : 411