Suryadi Jaya Purnama

LOMBOK – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama (SJP) menanggapi gangguan prasarana wesel yang menimpa Kereta Commuter Line di emplasemen Stasiun Manggarai, Kamis (6/4/2023).

Gangguan ini, menurut SJP, sangat menimbulkan ketidaknyamanan pengguna kereta rel listrik (KRL) karena penumpang yang sudah menumpuk harus menunggu selama 20 menit kemudian harus berpindah dari Peron 7 ke Peron 4.

“Kejadian horor ini menjadi puncak gunung es keresahan pengguna KRL yang sehari-hari harus rela berdesak-desakan karena kapasitas KRL yang tak juga memadai,” tegas SJP melalui keterangan tertulis yang diterima radarmandalika.id, Kamis (6/4).

Keresahan pengguna KRL, imbuhnya, makin memuncak ketika muncul kabar bahwa hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disebut tidak merekomendasikan impor kereta bekas dari Jepang untuk KRL. Padahal kebutuhan tambahan rangkaian KRL saat ini sudah sangat urgen.

“FPKS memperingatkan bahwa masalah ini jika tidak segera diatasi oleh PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI), maka akan menjadi bom waktu yang dapat meledak dalam waktu dekat. Kapasitas angkut KRL Jabodetabek yang saat ini mencapai 1,2 juta penumpang per hari. Sedangkan untuk melayani 1.081 perjalanan per hari, termasuk rute pengumpan, KCI membutuhkan minimal 96 rangkaian kereta, sementara 10 unit harus pensiun tahun ini yang seharusnya dapat diganti lebih dulu,” ulas Anggota DPR RI dari Dapil NTB II (Pulau Lombok) ini.

FPKS, tegas SJP, menyesalkan KCI lambat mengantisipasi hal ini, diperparah dengan permohonan persetujuan impor KRL eks Jepang pada bulan Januari 2023 ditolak oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) karena tidak memenuhi syarat minimal tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan KCI harus membeli produk dalam negeri dari PT Industri Kereta Api (INKA).

“FPKS mengusulkan untuk memenuhi kebutuhan urgen ini, Pemerintah memberlakukan relaksasi TKDN sehingga KCI dapat segera mengimpor KRL eks Jepang. Minimal untuk sementara sampai selesai produksi dari INKA pada tahun 2025. Kepentingan masyarakat pengguna KRL harus menjadi prioritas nomor satu,” jelasnya.

Jika rangkaian kereta berkurang, kata SJP, masa tunggu antar kereta berpotensi semakin lama, berimbas stasiun dan kereta akan menjadi semakin padat dan semrawut dengan penumpukan lebih dari 200 ribu penumpang per hari. Ujungnya, masyarakat yang frustasi akan beralih ke kendaraan pribadi atau moda transportasi lain yang makin menambah kemacetan di jalan dan polusi udara.

“Saat ini saja, sudah ada fenomena karyawan yang resign kerja karena enggan transit di Stasiun Manggarai. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian hal ini? KCI, INKA atau Kemenperin?,” tanya SJP.

FPKS, imbuhnya, tidaklah pro impor produk dari luar negeri. Tapi FPKS pro terhadap rakyat yang difasilitasi dan dilayani dengan baik.

“Oleh karena itu, solusinya harus dicari dan diusahakan bersama, bukan ego masing-masing sektor. Tahun 2023-2024 hendaknya menjadi fase transisi. Tahun 2025 diperkirakan jumlah penumpang makin meningkat mencapai 2 juta orang per hari dan kereta pesanan KCI produksi INKA sudah selesai,” pungkasnya.

SJP menambahkan, penuhnya kapasitas pabrik Madiun dan belum rampungnya pembangunan pabrik di Banyuwangi sampai Maret 2023 lalu membatasi kemampuan INKA.

“Selama 2 tahun ke depan, INKA harus dapat menjawab keraguan berbagai pihak terhadap kualitas produknya. INKA dinilai belum cukup siap jika didorong untuk memproduksi rangkaian kereta berpenggerak. Artinya, baru sekadar mampu memproduksi gerbong kereta kosong. Itu pun dikeluhkan banyak yang retak. Kereta berpenggerak buatan INKA memiliki track record sempat bermasalah dalam tahap uji coba. Seperti LRT yang mengalami tubrukan, bahkan teranyar Kereta Makassar-Parepare juga mengalami kegagalan dalam menanjak saat uji coba,” ujarnya.

Selain itu, imbuhnya, dengan banjirnya pesanan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), KCI dan berbagai negara seperti Bangladesh, Filipina, Afrika, dan Taiwan, INKA juga harus mulai memetakan rantai pasok dari produksi keretanya mulai material seperti baja dan stainless steel, sampai penggeraknya seperti propulsi dan coupler. Jangan sampai masih impor juga.

“Sejumlah komponen yang harus diimpor dari Eropa akan memakan waktu lebih lama sehingga dapat membuat waktu produksi menjadi molor. Agar kontrol kualitasnya bisa lebih bagus dan kinerjanya lebih baik, FPKS mengusulkan agar INKA menjadi anak perusahaan KAI. Apalagi, KAI saat ini menjadi pemesan kereta terbanyak dari INKA. Dengan adanya fase transisi dengan opsi relaksasi TKDN untuk impor KRL eks 77uuuuu77Jepang selama tahun 2023-2024 berbarengan dengan produksi KRL oleh INKA sampai tahun 2025, FPKS memastikan tak akan ada lagi ketergantungan terhadap impor setelahnya,” tutup mantan Anggota DPRD NTB ini.(red)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 355

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *