LOBAR—Pertumbuhan Indeks Pembangunan gender terutama pemberdayaan perempuan masih menjadi konsen Pemkab Lombok Barat (Lobar). Terutama dalam peningkatan taraf ekonomi yang lebih baik. Hal ini yang membuat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memfasilitasi organisai perempuan yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan.
Forum Pemangku Kepentingan antara Serikat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dengan OPD, Lintas Sektor terkait di Lobar, digelar Kamis (7/12). Pasalnya terungkap terdapat 1.367 perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dari berbagai latar belakang kondisi dan profesi. Mulai dari janda tinggal mati, janda hidup, perempuan lajang yang menghidupi orang tua, hingga istri yang bekerja karena suami tak mampu.
Dalam pertemuan yang diadakan di Aula kantor Bappeda tersebut, Pemkab dan Desa didorong untuk mengintervensi para perempuan yang tergabung dalam keanggotaan Serikat Pekka Lobar.
Kepala Bappeda Lobar H Akhmad Saikhu, menerangkan organisasi PEKKA ini konsen pada pemberdayaan perempuan. Sehingga pihaknya mendukung program yang dilakukan organisasi itu dengan membantu mengintervensi program di Pemda Lobar.
“Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu indikator kinerja utama di RPJMD. Indeks pembangunan gender, artinya Pemda juga konsen,”jelasnya.
Pemda berupaya mendorong OPD bersinergi dengan PEKKA dalam bentuk intervensi program. Karena itu, dalam pertemuan tersebut, dilibatkan beberapa OPD terkait seperti Disperindag, dinas PMD, Dikpangan, DP2KBP3A dan OPD lainnya. OPD ini dihadirkan, agar ada sinergi dengan Pekka dalam program intervensi kedepan.
“Mereka harus ada sinergi dengan OPD-OPD,” jelasnya.
Bicara intervensi, Pemda tentu memberi atensi terhadap PEKKA. Selama ini, Pihaknya melibatkan mereka pada proses-proses perencanaan pembangun daerah. Program-program nya nanti masuk ke masing-masing OPD, sesuai liding sektor
“Kita kan ada OPD yang menangani secara khusus, yakni DP2KBP3A, disana ada pemberdayaan perempuan, sehingga alokasi anggaran melalui OPD terkait” ujarnya.
Mereka tak sebatas diintervensi satu OPD saja, namun bisa terlibat di OPD- OPD lainnya. Hal ini juga yang diskusikan bersama, seperti apa kebijkan dan kegiatan yang mendukung Pekka ini kedepan.
“Masing-masing OPD yang terkait harus mendukung,”ujarnya. Menyoal bentuk intervensi kata Saikhu tentu akan bergaram di masing-masing OPD.
Terkait kondisi tingkat kemiskinan anggota Pekka ini, diakui belum ada data khusus terkait itu. Namun yang pasti mereka telah mendapatkan Intervensi dari Pemerintah baik dalam bentuk bantuan sosial maupun lainnya. Sementara itu, Ketua Serikat Pekka Lobar Rahmawati mengatakan dalam pertemuan forum pemangku kepentingan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi hasilnya dan perlu ditindaklanjuti pemerintah. Diharapkannya, ketika Pekka dilaksanakan di desa, pihak Pemdes harus mendukung dari sisi penganggaran melalui DD.
Selain itu, OPD juga harus membantu Pekka berupa anggaran maupun program. “Kami berharap pemerintah (OPD) dan desa berpihak dalam bentuk intervensi bantuan progam,”jelasnya.
Progam intervensi yang bisa diberikan berupa pelatihan, pengadaan, bantuan, fasilitasi pemasaran produk UMKM yang dihasilkan para perempuan ini.”Bisa dibantu akses pemasaran, ditampilkan saat pameran sehingga produk yang dihasilkan perempuan ini tidak melempem,”harapnya.
Diakui produk yang dihasilkan perempuan Pekka ini terkendala pemasaran. Sehingga sangat membutuhkan intervensi OPD-OPD terkait.”Kami berharap Intervensi Pemda dari berbagai aspek,”Imbuhnya.
Sejauh ini program yang diperoleh dari luar, seperti yayasan Pekka pusat bekerjasama dengan Serikat Pekka Lobar melaksanakan program kelas kewirausahaan. “Kita laksanakan program kelas kewirausahaan di kecamatan Kediri,” ujarnya.
Sedangkan dari Pemda sendiri bisa dibilang intervensi yang diberikan sebatas penyuluhan. Belum ada menyentuh program bantuan maupun anggaran. “Dari Pemda belum ada menyentuh program dan pendanaan. Karena itu kami adakan Forum Pemangku Kepentingan ini agar kami dilirik oleh instansi terkait,” harganya. (win)