JAKARTA– Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 menjadi momentum penting bagi dunia pers tanah air. Acara ini dihadiri pengurus PWI dari seluruh Indonesia dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan, yang mempertemukan dua pasangan calon, yakni Hendry Ch Bangun – Sihono serta Akhmad Munir – Atal S. Depari.
Ketua Dewan Pers, Kamarudin Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan rasa haru dan bangga atas kiprah pers Indonesia. Ia menekankan bahwa kerja wartawan bukan hanya menyajikan informasi, tetapi juga menentukan arah sejarah bangsa.
“Pers adalah kekuatan kata-kata. Nabi pun sejatinya adalah juru berita dari langit. Namun, ada juga yang menyalahgunakannya dengan menyebarkan hoaks. Dunia saat ini sangat tergantung pada informasi. Damai atau konflik, semua bisa dipicu oleh kata-kata,” ujarnya.
Kamarudin menambahkan, di era digital masyarakat bahkan bangun tidur langsung mencari ponsel untuk mendapat informasi. Karena itu, wartawan memikul tanggung jawab besar dalam menjaga akurasi berita.
“Indonesia bisa tetap utuh karena daya tahan rakyatnya. Wartawan adalah pilar peradaban. Pers berperan penting memberi tahu rakyat tentang apa yang dilakukan pemerintah, sekaligus menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah,” tegasnya.
Pemerintah Apresiasi Peran Pers
Mewakili Menteri Hukum dan HAM, Gusti Ayu Putu Swardani menyampaikan apresiasi pemerintah terhadap kontribusi PWI dan insan pers. “Kebebasan pers telah melahirkan pemerintah yang lebih responsif. Namun, kode etik harus selalu dijunjung tinggi. Jangan terpancing hanya karena sesuatu yang viral atau heboh. Pemerintah mengapresiasi kritik yang tajam, baik halus maupun pedas, karena itu tanda pers yang sehat,” katanya.
Ia menyoroti berbagai tantangan dunia pers saat ini, mulai dari penurunan pendapatan iklan akibat dominasi platform global, penyebaran hoaks di media sosial, serangan digital terhadap jurnalis (doxing, perundungan siber), hingga kekhawatiran terkait penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang bisa menurunkan kualitas jurnalistik jika tidak digunakan secara tepat.
Selain itu, ia menegaskan bahwa isu kebebasan pers yang menurun secara global serta kekerasan berbasis gender online (KBGO) terhadap jurnalis perempuan juga perlu mendapat perhatian serius.
Wamen Komdigi: Jurnalisme Profesional Harus Jadi Pilar
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyebut Kongres PWI 2025 sebagai momentum bersejarah. “PWI ini ibarat kakak tertua bagi organisasi pers. Semua pihak harus menjaga kebersamaan. Industri media kini menghadapi tantangan besar, terutama bersaing dengan konten kreator media sosial. Karena itu, diperlukan satu gerakan bersama untuk memperkuat jurnalisme profesional,” tegasnya.
Nezar menegaskan perbedaan mendasar antara jurnalisme profesional dengan media sosial. Menurutnya, jurnalis profesional bekerja di bawah kendali redaksi dengan standar etika yang ketat, sementara konten di media sosial lebih bebas, kolaboratif, namun minim verifikasi sehingga rawan hoaks.
“Garis batas yang paling penting adalah disiplin verifikasi. Itu yang membedakan jurnalis profesional dengan penyebar informasi di media sosial,” jelasnya.
Momentum Menentukan Arah Pers Nasional
Kongres PWI 2025 bukan hanya ajang memilih pemimpin baru, tetapi juga wadah konsolidasi organisasi di tengah tantangan global.
Nezar menutup pesannya dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud mengatur pers. “Siapa pun yang terpilih sebagai Ketua PWI, mari kita dukung bersama demi pers yang kuat dan bermartabat,” ujarnya. (has)