PRAYA – Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Yasir Amrillah kembali menaruh perhatian untuk sekolah madrasah. Yasir juga angkat bicara terkait dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dia menjelaskan, bicara kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan dan fasilitas bagi pendidikan di daerah. Menurut dia, tidak akan mampu sampai kapanpun.
“Bayangkan ketika pengabdian yayasan maupun Madrasah ini tidak ada, maka Pemerintah tidak akan bisa apa-apa jika hanya cukup dengan beberapa sekolah negeri saja yang aktif di setiap Wilayah,” ungkapnya pada Radar Mandalika, kemarin.
“SD,SMP,SMA dan SMK ada berapa sih. Kemampuan Pemerintah untuk membiayai pembangunan fasilitas pendidikan ngak banyak, ini kok sombong sekali memangkas insentif dana BOS untuk madrasah,” sambung dia.
Politisi PAN ini melanjutkan, bayangkan jika tidak ada lembaga seperti Nahdlatul Ulama (NU), Nahdlatul Wathan (NW), Muhajirin, Muhammadiah, Bodak dan yang lain. Pemerintah butuh berapa ribu bangunan dan tenaga pengajar lagi untuk mencukupi kebutuhan pendidikan di negeri ini. Bentuk apresiasi mereka saat ini hanya melalui dana BOS, tidak seperti sekolah negeri yang fasilitas dan sumber pendanaannya melimpah ruah.
Sementara, terkait permasalahan ini, karena berkaitan dengan Kementerian Agama yang statusnya sebagai lembaga vertikal. Maka DPRD sendiri tidak berdaya terhadap kebijakan dari pusat, karena pihaknya tidak bisa menekan pihak Kemenag.
“Kita tidak punya dasar untuk menekan mereka,” katanya.
Jadi untuk DPRD sendiri lanjut Yasir, kemungkinan besar hanya dapat membantu secara personal dewan sendiri. Terkait fungsi DPRD itu beda dengan DPR RI yang bisa menegur Kemenag melalui regulasi yang ada. “Kita di sini kalau buat regulasi harus menyesuaikan dengan aturan Kemendagri. Jadi yang legislatif utuh itu hanya DPR RI saja,” jelas dia.
Harapannya, madrasah ini jangan di anaktirikan terus, karena semua tahu peran dan jasa mereka terhadap perkembangan negeri bagaimana. (buy)