LOTIM – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam kelompok pemuda peduli Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Lombok Timur (Lotim) menggedor kantor desa, kemarin. Massa mempertanyakan kinerja Pemerintahan Desa Rumbuk yang dianggap tidak transparan, sehingga berpotensi penyalahgunaan wewenang.
Massa menuntut agar Pemdes Rumbuk melaksanakan roda pemerintahan secara transparan, agar tidak terjadi potensi penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat. Massa juga menuntut Kepala Urusan Perencanaan dipecat. Lewat pamflet, massa aksi juga mempertanyakan RAPBDes, mempertanyakan soal pembangunan jembatan, pengerjaan pekerjaan fisik yang dinilai tidak berangkat dari kesepakatan, melakukan pembangunan infrastruktur secara swakelola bukan dengan cara nepotisme, dan lainnya.
Koordinator aksi, Hamzan Fatoni dalam orasinya mengatakan, ada banyak permasalahan di Desa Rumbuk yang harus diselesaikan. ia mengaku sering bertemu dan berdiskusi langsung dengan kepala desa untuk memberikan saran, pendapat dan masukan. Namun nyatanya, kepala desa hanya menjawab iya, akan tetapi implementasinya tidak pernah ada satu pun masukan itu yang dijalankan.
“Ketika kami mempertanyakan kinerjanya para perangkat desa, yang sampai saat ini kami nilai semakin bobrok, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban,” teriaknya.
Persoalan yang dipermasalahkan sejak lama, ialah tidak adanya transparansi penyelenggaraan dan penggunaan anggaran atau Dana Desa (DD) Rumbuk. Dasar itu, massa turun melakukan aksi unjukrasa karena ingin memberikan efek kejut setidaknya bisa membuat pemerintah desa berbenah.
“Aksi ini terpaksa kami lakukan, karena sudah terlalu sering kami komunikasi dan memberikan masukan kepada Kades, namun tidak pernah ada tindak lanjutnya,” tegasnya.
Kembali Fathoni menegaskan, hanya satu niat dan tujuan aksi. Semata-mata ingin memperbaiki Desa Rumbuk. Ia mengklaim aksinya itu tidak ditunggangi kepentingan politik siapa pun, melainkan murni hati nurani massa aksi yang merasa sedih melihat kebobrokan Pemerintahan Desa Rumbuk. Ia juga menyoroti BPD Rumbuk yang dianggap seolah-olah tidak berfungsi. Ditambah terdapat beberapa Kepala Urusan (Kaur), bekerja tanpa melihat situasi di lapangan. Hanya lebih mementingkan keluarga dan kolega.
“Jalannya Pemerintahan Desa Rumbuk sangat tertutup, setiap menjalankan program tidak pernah ada sosialisasi,” tandasnya.
Menjawab aspirasi massa aksi, Kepala Desa Rumbuk, Khairul Anwar membenarkan sudah menerima banyak masukan dari koordinator aksi demi kemajuan Desa Rumbuk. Ia pun mengklaim sudah berupaya untuk melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Dusun (Musdus) maupun Musrenbangdes.
“Terkait pembangunan jembatan penghubung antara Desa Rumbuk dengan Desa Keselet, karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kita di perbatasan, dan sudah melalui proses,” ucapnya.
Terhadap desakan agar Kaur Perencanaan dipecat, dijawabnya jika pemberhentian perangkat desa tak terkecuali dalam hal ini Kaur Perencanaan, tak bisa dituruti. Sebab, baik pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa, memiliki tata cara yang diatur secara tegas dalam regulasi.
“Tidak bisa serta merta kita berhentikan perangkat desa, karena ada aturannya. Soal janji politik saya, menyerahkan sebidang tanah untuk membangun gedung serba guna, tanah itu sudah ada. Hanya akses jalan menuju tanah itu belum ada,” pungkasnya.
Massa aksi yang tidak puas dengan jawaban Kepala Desa langsung membubarkan diri dari kantor Desa Rumbuk. (fa’i/r3)