Kepentingan Politik, Rekrutmen Korkab PKH Titipan ?

F SUHAIMI

BUYUNG/RADAR MANDALIKA SUHAIMI

PRAYA – Rekrutmen posisi Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) Lombok Tengah (Loteng), mulai dirasuki kepentingan penguasa. Informasi yang diterima, surat rekomendasi para penguasa mulai jalan untuk memuluskan titipan para penguasa.

Tidak main-main, informasi yang dikumpulkan Radar Mandalika rekomendasi ini juga sampai masuk meja para petinggi di Kementerian Sosial RI. Tujuannya, untuk memuluskan calon korkab yang merupakan titipan para penguasa.

Belum lagi ditambah jelang Pilkada serentak. Khususnya di Lombok Tengah. Kabar ini semakin santer beredar luas. “Ini hal biasa, apalagi momen atau jelang pemilu mas,” ungkap sumber yang menolak dikorankan namanya ini.

Sumber ini menceritakan, dugaan calon korkab titipan itu langsung rekom dari orang berpenguasa saat ini. “Jadi ada banyak kepentingan,” tambah sumber ini.

Sementara itu, terbaru beredar luas surat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengenai rencana pelaksanaan rekrutmen dan seleksi koordinator Kabupaten/Kota PKH 2020, yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Surat instruksi kepada seluruh DPC PDIP se-Indonesia oleh DPP ini bersifat rahasia namun bocor.

Ketua DPC PDIP Loteng, Suhaimi menyampaikan klarifikasinya. Kata Suhaimi, khusus di Loteng sendiri pihaknya tidak memaksimalkan perintah DPP, pasalnya secara umum kader di semua wilayah hanya diminta mengawal seluruh program pemerintah yang ada di kabupaten/Kota.

 “Karena kebetulan presiden juga kader partai, jadi kita hanya diminta kawal dengan baik program yang ada,” klitnya saat dikonfirmasi Radar Mandalika, kemarin.

Suhaimi menegaskan, saat setelah mendapat surat tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kadis Sosial Loteng, guna meluruskan perihal surat yang beredar luas saat ini.

Katanya, dia diberitahu untuk posisi Korkab PKH Loteng hanya satu orang, dan Kadis sendiri hanya bisa merekomendasikan tiga orang, namun sayang tidak menyebutkan siapa tiga orang tersebut. Suhaimi mengatakan, Kadis sendiri bingung untuk menyeleksi orang calon itu. Sementara waktu yang diberikan cuma tiga hari.

 “Memang banyak yang pesan lewat Kadis, namun yang menentukan siapa Korkab yang terpilih nanti tetap berada di pusat, jadi biar berjalan secara alami saja,” jelasnya.

Perihal intruksi tersebut, DPP hanya khawatir jangan sampai program pemerintah ditunggangi oleh orang anti Pancasila dan berideologi khilafah. Maka, kader partai diminta untuk mengamankan dan mengawal program di pusat, agar berjalan sesuai dengan apa yang pemerintah inginkan.

“Jadi kita diminta memantau dan mengawal program ini. Seperti tadi contohnya, kita berkoodinasi dengan kadis sosial dan memberikan masukan, terkait siapa calon yang dirasa tidak tepat jika diberikan rekomendasi,” jelasnya.

“Namun, terkait rekomendasi itu urusan Dinas Sosial, kita tidak punya wewenang untuk intervensi mereka,” tambahnya. (cr-buy)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Asal Bunut Baok

Read Next

Sakti-Ruslan Mendadak Tampil

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *