Jakarta – Komitmen membangun birokrasi yang bersih dan melayani kembali membuahkan hasil. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) resmi meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 pada ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar Rabu, 11 Februari 2026, di Jakarta. Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045.”
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Hukum Republik Indonesia juga dinobatkan sebagai instansi dengan jumlah unit kerja terbanyak yang meraih predikat WBBM Tahun 2025, yakni tujuh satuan kerja, termasuk Kanwil Kemenkum NTB. Capaian ini menjadi bukti nyata konsistensi reformasi birokrasi yang dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum terus diperkuat, khususnya dalam memastikan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kementerian Hukum untuk terus bertransformasi. Kami ingin Kementerian Hukum dapat menjadi laboratorium Kementerian PANRB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujar Supratman.
Ia menambahkan, pembangunan Zona Integritas terus digencarkan pada seluruh area perubahan, mulai dari manajemen perubahan, tata laksana, penguatan sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja, pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi birokrasi pun dinilai sebagai kunci dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan penyederhanaan prosedur layanan.
“Mulai dari perencanaan anggaran, analisis beban kerja, hingga outcome harus benar-benar diperhatikan. Termasuk manajemen talenta di Kementerian Hukum, tidak ada anak emas. Siapa yang berprestasi dan memiliki inovasi akan kita beri penghargaan,” tegasnya.
Menanggapi capaian tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa predikat WBBM bukanlah akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
“SAKIP dan ZI Award ini menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTB agar setiap program dan anggaran yang kita kelola benar-benar memberikan dampak nyata. Kami berkomitmen memperkuat implementasi SAKIP, membangun Zona Integritas secara konsisten, serta mempercepat transformasi digital dalam pelayanan hukum,” tegasnya.
Diraihnya predikat WBBM Tahun 2025 ini menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam menghadirkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan semangat transformasi menuju Indonesia Emas 2045, Kanwil Kemenkum NTB terus melangkah menghadirkan pelayanan hukum yang bersih, akuntabel, dan semakin dekat dengan masyarakat. (*)